Luhut Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM menjelaskan kalau Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia saat ini harus tunduk dan patuh terhadap permintaan yang sudah diminta oleh Pemerintah Indonesia.

"Presiden selalu katakan, smelter harus jadi, local content harus ada, divestasi harus ada dan pemberdayaan masyarakat harus jalan," kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/11).

Sudah selama puluhan tahun PT Freeport Indonesia (PTFI) mengambil sumber daya alam yang berada di Indonesia. Namun, sampai dengan saat ini, keuntungan dan kerugian yang didapat masih tidak sepadan untuk Indonesia.

Menurut Luhut sendiri, apabila PTFI tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Presiden Jokowi, maka pada tahun 2021 pemerintah sangat siap untuk mengambil alih langsung tambang emas di Grasberg yang selama ini sudah dikelola oleh PT Freeport Indonesia tersebut.

Presiden Joko Widodo ambil alih Penambangan Indonesia di Papua

"Kalau itu tidak bisa dilakukan Freeport, tahun 2021 pemerintah Indonesia yang ambil. Itu bukan green field, artinya risiko mengoperasikan itu tidak menjadi masalah," kata dia.

Presiden Joko Widodo juga mengaku kalau telah menyiapkan perusahaan nasional yang akan mengelola tambang tersebut apabila memang Freeport benar-benar "Di depak" keluar dari Indonesia.

"Kami malah mengusulkan kita buat Freeport asal Indonesia seperti Mahakam, jadi milik negara dan dikelola Pertamina yang cari partner siapa saja. Bisa saja Freeport milik Indonesia kalau kontraknya sudah habis," kata dia.

Kalau memang benar, bisa terbayang ya kekayaan alam Indonesia dikelola dan dibudidayakan sepenuhnya oleh dan untuk Indonesia.

Sumur


Nambah lagi 1 janji yang belum pasti terealisasi.