Sejumlah wartawan mengklarifikasi beberapa tudingan Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi yang menyebut media massa merupakan sumber kegaduhan kasus tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Wakil Ketua Forum Jurnalis Bekasi, Erik Hamzah mengatakan, pernyataan Ariyanto keliru. Menurutnya, dalam meliput kasus Bantar Gebang, wartawan mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Apa yang diberitakan di media massa tentang TPST Bantar Gebang adalah fakta. Menyebut media sebagai sumber kegaduhan tentu saja sangat keliru,” kata Erik, Senin (9/11/2015).

Wartawan Harian Radar Bekasi, Syahrul Ramadan, mengatakan media sudah membuka jalan komunikasi antara DPRD Kota Bekasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam persoalan TPST Bantar Gebang.

“Lewat media, persoalan Bantar Gebang yang tadinya tidak pernah tersentuh, menjadi mengemuka dan publik pun mengetahui. Jadi tidak benar media membuat gaduh,” kata Syahrul.

Wartawan lain, Jimmy Nainggolan, mengatakan kurang tepat jika Ariyanto mengumbar pernyataan tersebut dalam forum diskusi. “Kalau diskusi kemudian kesimpulannya adalah menyalahkan media, saya kira menjadi bias atau blunder,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ariyanto merasa ‘cemburu’ karena media massa dinilai lebih membela Ahok ketimbang institusinya, dalam kisruh Bantar Gebang.

“Jadi, bukan kami dari dewan yang membuat kisruh terkait sampah. Semua ini terjadi karena medialah yang bikin kisruh,” kata Ariyanto saat audiensi dengan sejumlah mahasiswa di DPRD Kota Bekasi, Senin (9/11/2015).

“Coba lihat, Ahok ngomong apa ditulis, nanti ada lagi komentar Ahok ditulis, jadi yang bikin kisruh ya media,” jelas Ariyanto di hadapan mahasiswa dari HMI dan Lingkar Dinamika Lingkungan Hidup.

Belakangan, Ariyanto kemudian meminta maaf. “Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menyudutkan media.” (Adi Talor/Res)


sumur

galau jadinya~~