MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Gaji Tim Pendamping Wali Kota Makassar menyulut prokontra.

Pasalnya, honorarium tim pendamping ini dinilai di atas rata-rata gaji pegawai lainnya.

Rerata Rp 86,6 juta per bulan untuk satu orang dari enam koordinator tim pendamping.

DPRD Makassar meminta Wali Kota Danny Pomanto membubarkan enam tim pendamping Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pendapatan mereka bahkan lebih tinggi dari gaji resmi presiden, Rp 62.740 juta sebulan.

Apalagi wakil presiden yang hanya Rp 42.160 juta.

Pun jauh lebih tinggi dari gaji resmi para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan pejabat setingkat kementerian, Rp 18.648 juta
Bahkan gaji 6 koordinator tim pendamping itu lebih tinggi dari gaji resmi Ketua DPR RI Rp 30.908 juta. Ketua Mahkamah Agung (Rp 24, 390 juta), Ketua Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (Rp 23.940 juta).

Malahan lebih tinggi dari gaji resmi Ketua KPK Abraham Samad ketika masih aktif, Rp 70.225 juta.

Sejumlah anggota DPRD Makassar meminta wali kota membubarkan tim pendamping.

Hanya saja, Danny bersikukuh mempertahankannya. Menurut Danny, biaya yang dikeluarkan pemkot untuk enam pakar itu lebih murah ketimbang membayar auditor profesional.

Danny mengakui keberadaan tim pendamping itu memang banyak mendapat sorotan.

Tapi dia menilai, para penyorot itu berkoar karena enggan dipantau secara detil dan profesional.

sumur tua http://makassar.tribunnews.com/2015/...wapres-menteri

koment boss