Pemerintah mesti hati-hati menangani permintaan negosiasi kontrak dari perusahaan pertambangan emas di Papua, PT Freeport Indonesia. Seharusnya pembahasan baru dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021. Tapi perusahaan yang 90,64 persen sahamnya dimiliki Freeport McMoran asal Amerika Serikat itu meminta pembahasan dipercepat dengan pertimbangan ada aksi korporasi jangka panjang yang dilakukan pasca-2021.

Isu yang mencuat bukan lagi ihwal waktu negosiasi, melainkan substansinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mempersoalkan royalti dari Freeport untuk Indonesia yang terlalu kecil. Sejak 1967 besaran royalti hanya 1 persen dari hasil tambang. Sedangkan di negara-negara lain, royalti tambang emas di atas 5 persen. Rizal mematok 6-7 persen untuk kontrak mulai 2021.

Menteri Rizal, yang membawahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, juga mengajukan permintaan lain. Freeport diminta membereskan masalah limbah dan melakukan divestasi sehingga badan usaha milik negara bisa berkiprah di perusahaan tambang emas terbesar itu.

Konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah wajib melaksanakan konstitusi dengan menggunakan segala kewenangannya, termasuk jika memutuskan lelang terbuka pengelolaan lahan Freeport.

Golden share 9,36 persen milik pemerintah, atau lebih dikenal sebagai Saham Merah-Putih, tak mampu memveto keputusan perusahaan yang dinilai kurang tepat. Pemerintah pun tak bisa cawe-cawe dalam penyusunan direksi serta memeriksa laporan keuangan Freeport Indonesia. Kewenangan besar hanya ada pada satu tangan: Freeport McMoran.

Bukan berarti Freeport tak memberikan kontribusi kepada Indonesia. Seperti tertulis dalam situs Freeport Indonesia, perusahaan ini berinvestasi sekitar US$ 7,7 miliar dalam infrastruktur selama 45 tahun belakangan. Sebanyak 300 ribu karyawan beserta keluarga mereka bergantung pada Freeport.

Keuntungan bagi Indonesia dalam pajak, royalti, biaya, dividen, dan dukungan langsung lainnya sebesar US$ 500 juta pada 2014 sehingga total US$ 15,8 miliar sejak 1992. Khusus royalti, Freeport memberikan US$ 1,647 miliar pada 1992-2014. Masih ada keuntungan tak langsung menurut Freeport, yakni berupa gaji dan upah, pembelian dalam negeri, pengembangan regional, dan investasi dalam negeri langsung lainnya, yang totalnya US$ 29,5 miliar sejak 1992.

Sekilas angka itu besar, tapi apakah sebanding dengan kekayaan alam yang sudah disedot selama puluhan tahun? Memang pemerintah juga tak bisa berlebihan mematok royalti tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan dan kerja sama selama ini. Apalagi Freeport sudah membuka datanya. Namun PresidenJoko Widodo sudah waktunya lebih tegas membela kepentingan nasional. Amanat konstitusi tak bisa ditawar lagi.

Negosiasi, Freeport Minta Keistimewaan Pajak



TEMPO.CO,Jakarta- Pemerintah belum menyetujui perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia karena belum sepakat soal pajak. Perusahaan Amerika Serikat yang mengambil emas di Papua itu meminta keistimewaan berupa tarif tetap pajak penghasilan (PPh) badan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta besaran penerimaan negara bukan pajak.

Sebaliknya, pemerintah ingin nilainya berubah mengikuti udang-undang yang berlaku. “Masih dibahas Kementerian Keuangan karena pemerintah ingin memastikan yang terbaik bagi pendapatan negara,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada Tempo, Selasa 13 Oktober 2015. Juru bicara Freeport, Riza Primadi, menuturkan alasan permintaan tersebut adalah mendapatkan kepastian fiskal karena besarnya nilai investasi pada 2041 sebesar US$ 18 miliar. Freeport berharap tarif tetap bisa diperoleh sejak hari pertama perpanjangan kontrak. “Kepastian fiskal diperlukan guna kemudahan perencanaan,” kata dia kemarin. Setoran yang diberikan Freeport kepada negara selama ini meliputi royalti, dividen, pajak, dan pungutan lainnya berupa bea, iuran tetap, PPh badan, PPN, PBB, pajak karyawan, bea masuk, serta pajak dan distribusi daerah. Freeport membayar PPh badan sebesar 35 persen dari penghasilan atau di atastarif yang ditetapkan Undang-Undang PPh sebesar 25 persen.

Staf Khusus Menteri Energi, Said Didu, mengatakan permintaan Freeport tersebut sulit diterima. Seandainya pun klausul ini dimasukkan ke revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambang Mineral dan Batu Bara, Said menilai akan sia-sia karena pemerintah berganti setiap lima tahun.

Sebagai jalan keluar, Said akan mengusulkan penambahan pasal dalam PP No. 77/2014 yang mengatur negosiasi ulang jika ada kebijakan pemerintah yang mengganggu arus kas perusahaan. “Bodoh kalau mereka minta pajak tetap,” katanya. “Mereka tak akan mendapat pajak lebih rendah jika pemerintah memberikan insentif.

”Selain pajak, menurut Menteri Sudirman, renegosiasi masih terganjal status hukum kelanjutan operasi Freeport di Papua. Pemerintah sedang merevisi PP No. 77/2014 untuk memberi ruang yang lebih lebar bagi kelangsungan investasi jangka panjang. “Freeport bisa mengajukan permohonan operasi setelah undang-undangnya disesuaikan,” kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan bahwa renegosiasi juga membicarakan jangka waktu permohonan perpanjangan kontrak. Renegosiasi Freeport dibicarakan dua tahun menjelang berakhir kontrak. Kontrak karya Freeport berakhir pada 2021, namun mereka sudah mengajukannya hari-hari ini. “Akan diperpanjang menjadi sepuluh tahun karena kontrak besar butuh persetujuan sana-sini yang lebih detail,” kata dia.

Sumber : http://m.tempo.co/read/opiniKT/2015/...hteraan-rakyat & http://m.tempo.co/read/fokus/2015/10...timewaan-pajak

Semoga kunjungan ke Amerika dalam waktu dekat tidak melemahkan niat mengambil hak yg semestinya terhadap ekplorasi tambang yg dikelola freeport seperti yg disampaikan RR