Padahal, banyak para pengendara yang faham bahwa bahu jalan yang digunakan ketika situasi darurat seperti mengganti ban yang kempes. Atau, sebagai tempat berhenti mobil yang mengalami mogok.
Banyak contoh fatal bagi mereka yang dengan seenaknya memanfaatkan bahu jalan sebagai lajur untuk mendahului. Setahun lalu, persisnya Kamis, 25 September 2014, terjadi kecelakaan lalu lintas di Tol Waru-Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Truk trailer yang sedang parkir di bahu jalan untuk mengganti ban yang bocor ditabrak oleh truk lainnya dari arah belakang. Enam orang tewas akibat kecelakaan tersebut.

Ketika terjadi penegakkan hukum dengan memberi sanksi maksimal atas pelanggaran tersebut tak sedikit yang menjerit. Mereka berteriak bahwa kenapa rakyat kecil dikenai sanksi denda Rp 500 ribu. Kalau sudah begini repot jadinya. Seakan-akan si kecil boleh melanggar aturan di jalan. Ironis.

Di sisi lain, kecelakaan demi kecelakaan banyak terjadi di lintasan busway. Para penjarah busway yang tertabrak bus Trans Jakarta jumlahnya tidak sedikit semenjak angkutan umum massal itu pertamakali dioperasikan pada 2004.

Sesuai namanya RHK diperuntukan bagi pesepeda motor agar tidak terjadi penyumbatan di perempatan jalan. Pada praktiknya, para pengemudi mobil kerap nongkrong di atas RHK. Entah karena tidak sengaja, tidak tahu, atau tidak mau tahu.
Bagi yang menyepelekan hal ini percayalah, untuk hal kecil saja tidak bisa tertib, bagaimana dengan masalah yang besar?

Dalih yang kerap mencuat adalah efisiensi. Memaksakan mengangkut orang atau barang tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan punya risiko tinggi. Kecelakaan lalu lintas jalan mudah terjadi mengingat akibat muatan berlebih kendaraan menjadi tidak seimbang.

Dalih lainnya adalah mesti segera melakukan komunikasi. Entah untuk menyampaikan pesan segera atau mesti buru-buru menerima panggilan. Padahal, aktifitas berponsel jelas-jelas bisa merusak konsentrasi pengemudi. Sedikitnya aktifitas itu membuat laju kendaraan menjadi melambat yang tidak perlu sehingga terasa mengganggu pengguna jalan.

Buntut paling buruk tentu saja aktifitas berponsel memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Sekadar menyegarkan ingatan kita kecelakaan yang dipicu oleh aktifitas berponsel, khususnya sambil menelepon ternyata melonjak drastis. Data Korlantas Polri memperlihatkan, pada semester pertama 2015, lonjakan kasus itu mencapai sekitar 124% bila dibandingkan dengan periode sama 2014.
Sepanjang enam bulan pertama 2015, kasus kecelakaan yang dipicu oleh aktifitas menelepon tercatat sekitar 130 kejadian. Kecelakaan jenis ini oleh Korlantas Polri dikelompokkan ke dalam faktor teknologi. Ada sejumlah aspek di dalam faktor teknologi. Dari beragam aspek itu aktifitas menelepon menempati posisi kedua terbesar, yakni 37,57%. Aspek paling besar adalah aktifitas menerima telepon, yaitu 39,31%. Namun, dari segi tren, kecelakaan yang dipicu menerima telepon menurun sekitar 21% menjadi 136 kasus.

Sudah pasti konsentrasi berkendara juga menjadi amburadul. Sekadar membuka ingatan kita, setiap hari terjadi dua kasus kecelakaan lalu lintas jalan akibat mengantuk.
Apa pun dalihnya, memaksakan diri mengemudi saat mengantuk ibarat menggadaikan keselamatan diri dan keluarga. Bahkan, tentu saja juga menggadaikan keselamatan para pengguna jalan yang lain.

Bagi para pengemudi angkutan umum malah bisa-bisa kena semprit berupa denda yang tidak sedikit. Di Jakarta, ada Pergub No 50/2012 tengan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok. Salah satu esensi aturan ini adalah melarang aktifitas merokok di angkutan umum. Bahkan, kalau merujuk pada Perda DKI Jakarta No 2 tahun 2005 itu menegaskan bahwa pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta. Cukup berat kan?

Aturan serupa juga keluarkan Pemda Kota Bogor lewat Perda Kota Bogor No 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Aturan ini melarang aktifitas merokok di angkutan umum Para pelanggar aturan ini bakal diganjar penjara maksimal tiga hari atau denda maksimal Rp 1 juta. Lalu, Pemerintah Kota Depok menelorkan Perda Kota Depok No 16 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Sanksi bagi mereka yang merokok di angkutan umum lebih berat lagi, yakni diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta.

Di Bandung, pemerintah kota setempat menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung No 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Pasal 49 huruf (n) Perda itu menyebutkan bagi yang tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum Rp 250 ribu. Selain sanksi denda, bisa juga dikenai sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, Izin Trayek, serta penempelan stiker pernyataan sebagai pelanggar, dan/atau pengumuman di media masa.

Suara yang keluar dari pengeras suara bisa mengganggu sang pesepeda motor untuk mendengar suara di sekitar seperti klakson dari pengendara lain.
Belum lagi jika nada atau irama lagu melenakan pikiran sang pesepeda motor sehingga konsentrasinya terganggu.

Seakan-akan mempertontonkan keangkuhan bahwa kendaraan bermotor lebih kuat daripada pejalan kaki. Ironis.
Negara melindungi seluruh pengguna jalan, termasuk pejalan kaki. Nah, ketika pesepeda motor atau pemobil merangsek trotoar jalan, menunjukan bahwa kita masih butuh belajar sopan santun di jalan raya.