JAKARTA (Pos Kota) – Tujangan perumahan anggota dan pimpinan DPRD DKI bakal naik. Bahkan menurut Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI naik sampai 100 persen.

Jika saat ini wakil ketua memperolah tunjangan perumahan Rp20 juta perbulan dan untuk anggota sebesar Rp15 juta perbulan, dengan usulan ini, mereka mengantongi tunjangan Rp40 juta untuk wakil ketua dan Rp30 juta untuk anggota. Tunjangan perumahan tidak diberikan kepada Ketua DPRD DKI karena telah disediakan rumah dinas.

Artinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI akan tersedot sekitar Rp5,5 miliar untuk membayari ‘uang sewa’ rumah anggota DPRD DKI.

Kenaikan tunjangan perumahan ini menambah pundi-pundi kantong anggota dewan yang setiap bulannya telah memperoleh gaji belasan juta rupiah serta mobil dinas mewah. Yakni untuk Ketua DPRD DKI setiap bulan memiliki hak uang operasional sebesar Rp18 juta ditambah tunjangan komunikasi sebesar Rp9 juta dan gaji pokok sebesar Rp8 juta. Sedangkan untuk wakil ketua mengantongi tunjangan komunikasi sebesar Rp9 juta dan gaji pokok Rp7 juta dan anggota mengantongi tunjangan komunikasi sebesar Rp9 juta dengan gaji pokok sebesar Rp6 juta.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD, Hadameon Aritonang, menilai kenaikan ini merupakan usulan DPRD sejak tahun lalu. Terlebih sejak 2007, tunjangan rumah dinas bagi anggota dewan tidak pernah naik.

Alasan lain dinaikkannya tunjangan perumahan ini diungkapkan Hadameon karena kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. “Kenaikan inflasi, juga menjadi pertimbangan sekretariat menampung usulan DPRD itu. Pertimbangan lain, beberapa daerah di antaranya Jawa Barat sudah menaikkan tunjangan perumahan sekarang sebesar Rp 25 juta,” tukasnya.

Lebih lanjut Hadameon menjelaskan aturan mengenai tunjangan perumahan termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja DPRD. Dimana dalam aturan tersebut dituliskan bahwa tunjangan perumahan dapat diberikan selama belum tersedianya rumah dinas bagi anggota dewan. Karena diatur oleh Gubernur, ujar dia, kenaikan tunjangan perumahan tergantung keputusan gubernur. “Sedang diproses,” ucapnya.

Menurut Hadameon, Dewan hanya mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan saja. Di luar itu, seperti tunjangan jabatan, uang representasi, dan lainnya tidak naik. Sebab, semua tunjangan kecuali tunjangan rumah, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. “Kalau mau naik, harus diubah dulu aturannya.”

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Tuty Kusumawati mengatakan usulan kenaikan tunjangan perumahan DPRD sedang dalam tahap pembahasan. Menurut dia, mungkin saja usulan tersebut disetujui karena tunjangan itu belum naik hampir 10 tahun lebih. Namun, kata Tuty, jumlah kenaikannya tak terlalu siginifikan. “Tergantung kemampuan keuangan daerah,” tandas Tuty.

Menanggapi rencana kenaikan tunjangan rumah bagi anggota dewan, Lukman Chakim, warga Jatinegara, Jakarta Timur menilai sangat menyakiti hati rakyat. Mengingat di tengah kesulitan ekonomi yang melanda rakyat saat ini. “Jelas tidak pantas untuk saat ini. Di saat rakyat kesulitan membayar bulanan kontrakannnya karena kesulitan ekonomi, mereka malah minta menaikkan tunjangan rumahnya. Sebagai wakil rakyat seharusnya mereka bisa merasakan kesulitan yang dirasakan rakyat juga,” tandas karyawan swasta ini.

Terlebih besaran kenaikannya cukup luar biasa. “Saya tidak bisa membayangkan rumah seperti apa yang harga sewanya sampai Rp30 juta atau Rp40 juta setiap bulannya. Padahal masyarakat membayar uang sewa kontrakan sebulan Rp300 ribu saja sudah kembang kempis,” ketus Lukman.(guruh)

Sumber : http://poskotanews.com/2015/09/28/us...juta-perbulan/

Gimana kalo itu duit dikasih ke anggota yang belom punya rumah aja? pasti ga bakal ada duit keluar sepeserpun