Data kependudukan adalah data dasar terpenting dari sebuah negara. Data tersebut, yakni terkait kelahiran, agama, pendidikan, alamat, nomor induk kependudukan, dan yang terpenting adalah sidik jari bahkan sidik retina mata anda! Bahkan tak menutup kemungkinan dari data itu, maka semakin mudah mencari nomor telepon, email dan juga info tentang siapa anda dan dimana anda berada, sekarang, secara real-time.

E-ktp yang merupakan data penduduk Indonesia tidak sedikit mendapat omongan buruk. Salah satunya mengenai database E-KTP sendiri.
Pakar Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Deddy Syafwan menyesalkan “server” basis data Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP/KTP-el seluruh penduduk Indonesia seakan-akan diberikan gratis ke pihak asing. Pasalnya, “server” tersebut dikabarkan ada di luar negeri
Data e-KTP, kata dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum terdata.
Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Dalam Negeri begitu mudah menaruh server-nya di Belanda. Padahal, di dalam negeri banyak lokasi “server” yang aman.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya memastikan menyetop pembuatan e-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tjahjo khawatir karena server untuk chip di e-KTP berada di negara lain.

Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius:

Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu.

Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggungjawab.

Ketiga, vendor fisik e-KTP tidak menganut open system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut.

Keempat, banyak terjadi kebocoran database. Misalnya, di kolom nama tertulis nama perempuan, tapi foto yang bersangkutan menunjukan laki-laki.

Sementara itu klaim pemerintah bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan terbantahkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru menemukan adanya KTP palsu buatan India via orang dari Tiongkok dan Prancis. Menurut Tjahjo, indikasi tersebut telah dia temukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. “Soal modus dan jumlah total e-KTP palsu tersebut hingga kini belum diketahui. Hal itu sepenuhnya kewenangan pihak kepolisian. (Jumlah) total nanti urusan kepolisian,” katanya.

Terkait awal mula program E-KTP, Tjahjo mengatakan tidak ada intervensi asing dalam pembuatan e-KTP palsu tersebut. Justru yang melakukan itu orang Indonesia. “Meskipun demikian, pengusutan lebih jauh akan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kalau yang ‘main’ itu ya orang Indonesia sendiri, saya tidak mengatakan orang Kemdagri,” katanya.

Menurut Mendagri, persoalan tersebut menjadi salah satu penghambat mengapa hingga saat ini masih ada hampir lima juta jiwa penduduk Indonesia yang belum mendapatkan e-KTP.

Namun ada tersiar kabar bahwa server e-KTP berada di India. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mempertanyakan mengapa server kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) bisa berada di India. Dia mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki sistem E-KTP

Agus mengatakan, kabar tersebut semakin membuat program yang ditelurkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu semakin karut-marut.

Temuan yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga dianggap cukup mengagetkan oleh Agus, yakni adanya E-KTP palsu yang hologramnya dapat dibuat di Perancis dan Tiongkok.

Dalam hal ini negara harus menjamin keamanan data kependudukan seluruh warga negara serta menjamin tidak adanya kontrol pihak lain. “Negara sudah semakin global, tetapi apa pun kunci itu harus ada di tangan Indonesia,” katanya.

Tjahjo mengatakan dalam masa perbaikan itu akan dimanfaatkan untuk pengecekan seluruh sistem pengurusan e-KTP, sehingga validitas kartu identitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi akan dirujuk seluruh instansi.

Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riyatmadji saat dihubungi menyatakan “Server yang di luar negeri itu enggak ada,” ujarnya. Dodi menjelaskan, server e-KTP saat ini disimpan di Gedung Kemendagri. Tetapi, dia enggan menyebutkan di bagian gedung mana server tersebut disimpan.

“Satu saja catatannya, server itu ada di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, bisa dicek,” ungkap dia.

Sementara Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengaku kaget dengan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan server e-KTP ada di luar negeri. Alasan itu yang membuat Mendagri menghentikan proyek itu untuk sementara.

Agun menampik jika server proyek triliunan rupiah itu ada di luar negeri. Saat dikonfirmasi, menurut dia, server data base kependudukan seluruh Indonesia itu ada di Batam dan Kalibata.

“Setahu saya ada di Kalibata dan satunya di Batam. Server e-KTP di luar negeri saya baru dengar, dan minta pertanggungjawabannya atas ucapan itu,” kata Agun saat dikonfirmasi

Agun pun merasa selama ini sudah mengawasi dengan baik penyelenggaraan proyek e-KTP selama menjadi Ketua Komisi II DPR periode 2009-2014. Menurut dia, seluruh hasil pengawasan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Terkait pernyataan Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku masih akan menelusuri lebih jauh soal tempat penyimpanan data e-KTP.

Keberadaan sebuah software dan data pada sebuah server dengan keamanan tercanggih sejagad pun, masih dapat diretas, semua itu adalah bukti. Banyak kasus hacker-hacker teratas tingkat dunia pun, servernya bobol dimasuki kracker dari nagara lain.

Pepatah lama di dunia hacker, yang sempat merebak kembali pada beberapa tahun lalu dan meluas dalam segala hal adalah, “Diatas langit masih ada langit”. Yup, kalimat itu aslinya berawal dari dunia hacking-menghacking peretas antar negara sekitar awal tahun 2000, dimana dunia hacker sangat marak dan peretas dari Indonesia adalah salah-satunya.

Pepatah tersebut memiliki arti bahwa, secanggih-canggihnya seorang peretas, tak ada satupun hacker yang tercanggih di dunia ini, dan tak ada saeorang hacker pun yang sempurna pula di dunia ini.

Koneksi internet pun memiliki banyak proxy, banyak port, dan sejenisnya yang berguna untuk meningkatkan keamanan server, namun semua tetap dat dapat menjamin keamanan sebuah server tingkat “rahasia negara”.

Apalagi pada masa kini kecanggihan seorang hacker sudah berkali lipat, mereka dapat meretas dan mencuri data tanpa jejak, bahkan mereka dapat mencuri, mengubah data lalu memasukkan data itu kembali tanpa diketahui, karena tanpa jejak cookies pada server keamanan. Apa enggak “gila” kemampuannya?

Bahkan jauh lebih gila jika dibantu dengan software yang juga canggih. Tanpa terkoneksi ke internet pun, data pada server itu dapat diretas Itu semua adalah bukti dan artinya apapun keamanannya dan berapapun tingkat kecanggihannya, ingat: “Diatas langit masih ada langit”.

Nah, keadaan ini sama seperti data e-KTP, dimanapun data itu ada, dapat dipindahkan, dengan cara diretas, dicuri, diubah, lalu di kopi dan dimasukkan lagi ke server semula tanpa ada jejak. Jadi dimanapun letak server suatau server e-KTP tetap dapat dicuri datanya.