Akhirnya rupiah menembus Rp 14.000 per dolar AS. Pelemahan rupiah bisa saja terus terjadi kalau tidak ada langkah-langkah antisipasi dari pemerintah. Dan bila tidak segera diatasi maka bisa mengakibatkan terjadinya kriris ekonomi.

Anehnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi menanggapi terpuruknya rupiah. Padahal pelemahan rupiah merupakan yang terburuk kedua se-Asia.

"Semestinya untuk menenangkan pasar, presiden mengeluarkan pernyataan resmi dan sekaligus mengumumkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi pelemahan rupiah," kata Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/8).

Dikhawatirkan pelemahan rupiah akan terus berlanjut dan kemudian menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Untuk mencegah hal tersebut, kata Sya'roni, presiden Jokowi harus disadarkan akan tugas yang diembannya.

"DPR sebagai perwakilan rakyat harus menggulirkan Hak Interpelasi. DPR harus menanyakan kepada Presiden tentang penyebab pelemahan rupiah dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menguatkan rupiah.

DPR tidak boleh diam saja menghadapi ancaman di depan mata. Tugas DPR, kata Sya'roni mengingatkan, adalah menyuarakan aspirasi rakyat.

"DPR harus "galak" kepada pemerintah demi untuk melindungi kepentingan rakyat. Jangan hanya meributkan soal 7 proyek saja, mestinya demi kepentingan rakyatlah DPR harus berani bersikap tegas kepada pemerintah," tukasnya.


Sumber


Jokowi harus di Interpelasi