Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat diminta tidak membandingkan antara penggusuran warga Cina Benteng, Tangerang, dengan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Terlebih, kebijakan itu dilakukan dalam kondisi dan waktu berbeda.

Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengakui, meminta Wali Kota Tangerang yang saat itu menjabat, Wahidin Halim, memberikan ganti rugi korban penggusuran warga Cina Benteng. Menurut dia, saat itu duit kerohiman masih dikenal di negara ini.

"Waktu itu saya di Komisi II DPR marah sama wali kota. Mereka (Cina Benteng) sudah tinggal lama. Saya bilang mana (uang kerohiman)? Kalau boleh dianggarin, kenapa enggak dianggarin. Itu saya marah. Cisadane dan Ciliwung mirip-mirip kasusnya. Tapi, sekarang kan beda, uang kerohiman sudah tidak boleh," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).

Perbedaan lain adalah, penggusuran warga Cina Benteng tidak memiliki alternatif tempat tinggal bagi warga yang digusur. Ahok ingin pemerintah menyiapkan tempat tinggal alternatif. "Kamu enggak bisa main usir orang, harus dikasih solusi rusun," ujarnya.

Ahok meminta jangan membandingkan kasus Kampung Pulo dengan kasus Cina Benteng. Saat ini, kata Ahok, dirinya tidak bisa memberikan uang kerohiman atau ganti rugi kepada Kampung Pulo.

Menurut Ahok, dirinya menargetkan pada 2017 akan selesai 50.000 unit rusun yang diperuntukkan warga terdampak normalisasi. Secara pribadi, Ahok lebih suka membayar ganti rugi kepada warga terdampak normalisasi ketimbang membangun rusun.

"Secara jujur, kalau mau kasih duit saya lebih suka kasih Rp15 juta. Soalnya kalau bangun satu rusun butuh (biaya) Rp140 juta-Rp 200 juta. Kalau mau minta Rp15 juta dan pulang kampung mau, saya kasih uang kerohiman. Rp15 juta lebih untung saya. Tapi, jangan balik lagi ke Jakarta," ujar Ahok.

Ahok diketahui pernah memarahi Wahidin Halim, saat Pemerintah Kota Tangerang ingin menggusur permukiman warga Cina Benteng di Kampung Sewan, Tangerang, pada 2010. Saat itu, Ahok yang masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR memarahi Wahidin karena tak menyediakan uang ganti rugi bagi warga yang rumahnya terkena normalisasi Sungai Cisadane.

Ahok saat itu menyesalkan keputusan Pemkot Tangerang tidak memberikan ganti rugi kepada warga Cina Benteng yang akan digusur. Ahok menyampaikan hal tersebut saat Wahidin dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan rencana penggusuran pemukiman Cina Benteng di Tangerang pada 28 Mei 2010.

Ahok juga mempertanyakan ihwal anggaran yang tidak tersedia untuk memberikan ganti rugi. Menurut Ahok, Pemkot Tangerang bisa memanfaatkan APBD untuk membayar ganti rugi. APBD 2010 bisa digunakan sebagai ganti rugi asal mendapat persetujuan dari DPRD setempat.

Ahok menegaskan, jika Pemkot Tangerang serius membayar ganti rugi, Pemkot Tangerang bisa mencari dana bantuan sebagai dana penunjang bagi warga.

Menurutnya Ahok, tindakan menggusur ratusan rumah warga tanpa memberikan ganti rugi merupakan tindakan yang tidak bisa diterima. Sebab, warga membangun dengan hasil jerih payah mereka selama bertahun-tahun.
FZN

Sumber

walikota laknad emag kyk gitu, ngusir seenaknye,

gak kasi solusi, kgk ade duit pengganti, mampos loe di kepret ahok !



Ada pideo bagus nih



Selamat menonton