Jakarta - Tak semua orang bisa tinggal di pusat DKI Jakarta karena harga hunian yang sangat mahal. Tapi sebagian warga Kampung Pulo yang menghuni bantaran Ciliwung yang selalu banjir, memilih rusuh daripada menghuni rusunawa senilai Rp 400 juta/unit yang disediakan untuk mereka.

Hingga pukul 10.30 WIB, Selasa (20/8/2015) kericuhan pecah di di Jl Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Sebagian warga Kampung Pulo yang menolak direlokasi bertahan dengan melakukan perang batu dengan aparat Satpol PP dan polisi. Diduga massa tidak berasal dari Kampung Pulo saja, tapi juga daerah lain.

Sedangkan sebagian di antara warga Kampung Pulo telah pindah ke rusun sewa (rusunawa) Jatinegara Barat di Kampung Melayu yang disediakan Gubernur Ahok untuk lokasi baru mereka.



Rusunawa Jatinegara Barat terletak di kawasan strategis di Jakarta Timur, khusus untuk warga Kampung Pulo dan Gang Anwar yang selalu kebanjiran. Penyewa hanya perlu membayar Rp 10 ribu per hari atau Rp 300 ribu/bulan.

Rusun tersebut cukup elite sekelas apartemen sederhana, memiliki 518 unit yang dibagi menjadi tower A dan tower B. Tiap tower terdiri dari 16 lantai yang dilengkapi dengan lima lift dan 1 lift barang.

Satu unit seluas 30 m2 dengan dua kamar, satu kamar mandi bershower, balkon dan satu ruang multiguna untuk dapur dan ruang tamu. Setiap unit dipasangi exhaust fan.

Arsitektur gedung dirancang begitu apik. Hingga dalam sisi keamanan pun diperhatikan dengan detail. Setiap unit terdapat sensor asap dan sprinkler, juga ada CCTV dan petugas keamanan 24 jam dan petugas cleaning service.



Selly, salah satu penghuni rusun Jatinegara Barat, telah menempati bangunan itu dua pekan. Ia merasa puas atas fasilitas yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

"Ya, walaupun tidak luas, setidaknya nggak perlu lagi banjir-banjiran," paparnya.

Selly hanya satu dari ratusan warga penghuni Kampung Pulo yang pikirannya terbuka untuk pindah. Sebagian warga bertahan karena menanti ganti rugi.

"Saya sudah jelaskan ke warga tapi memang masih banyak yang keberatan, tadi ada perwakilan kecamatan datang serahkan SP3, warga kepinginnya itu lurah dan camat langsung biar mereka pada kenal sama warganya," papar Kamaludin ketua RW 02, Jumat (7/8/2015).



Ia menilai warga keberatan pindah bukan perihal ganti rugi. Akan tetapi sebagain besar mereka mencari nafkah dengan berdagang di pasar.

"Pemerintah nggak paham warga di sini pada berdagang di rumah itu yang bikin berat. Rencana pembongkaran yang dilakukan minggu depan kita masih nunggu kompensasi ganti rugi 25 persen seperti NJOP yang dijanjikan sebelumnya," tandasnya.



Gubernur Ahok menilai tuntutan ganti rugi itu tidak berdasar, sebab warga Kampung Pulo menempati tanah negara sehingga harus pergi tanpa ganti rugi. "Kampung Pulo kita tetap gusur," tegas Ahok, Kamis (19/8).

Ahok bersikeras menggusur mereka dalam rangka proyek normalisasi Kali Ciliwung. Nantinya Kampung Pulo digusur dan kali Ciliwung akan diperlebar dan diperdalam. Ini merupakan salah satu strategi mengeyahkan banjir rutin dari Ibu Kota.

http://news.detik.com/berita/2996348...a-kampung-pulo

Kurang enak apalagi bray? Dikasih rusunawa kek gini juga