Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Elanto Wijoyono pesepeda yang melakukan aksi berani dengan mencegat rombongan Moge yang melanggar traffic light di simpang empat Condong Catur Depok Sleman pada Minggu (16/8/2015) hari ini mendatangi Ditlantas Polda DIY di Jl Tentara Pelajar Yogyakarta.

Elanto datang Selasa (18/8/2015) pagi sekitar pukul 09.45 WIB menggunakan sepedanya bersama seorang pesepeda lain Yoan Vallone serta dua orang lainnya yaitu Didin dan Wahyu,.

Sempat menunggu sebentar akhirnya Elanto dan 2 orang rekannya menuju lantai 2 Ditlantas Polda DIY.

Yoan Vallone mengatakan kedatangannya kali ini adalah inisiatif dari Elanto dan teman-temannya untuk bertemu dengan Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Tulus Pamoji.

"Dari teman-teman pingin ketemu pak kepala kita ingin klarifikasi dan pingin tanya evaluasi kegiatan kemarin seperti apa, kita sudah telepon kemarin dan dipersilahkan datang hari ini," ujar Yoan.

Saat ini Elanto dan kedua rekannya yang lain masih berada di lantai 2 Gedung Ditalantas Polda DIY. (tribunjogja.com)

http://jogja.tribunnews.com/2015/08/...itlantas-polda

Inilah Hasil Pertemuan Elanto Si Penghadang Moge dengan Ditlantas
Selasa, 18 Agustus 2015 13:32

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM - Pertemuan antara Elanto Wijoyono dan rekan-rekannya dengan Dirlantas Polda DIY Selasa (18/8/2015) pagi di Ditlantas Polda DIY menghasilkan empat buah kesepakatan.

Dalam pertemuan yang berjalan lebih dari 2 jam tersebut Elanto ditemui oleh Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Tulus Ikhlas Pamodji, Wadirlantas Polda DIY AKBP Ikhsan Main serta Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti.

"Ada 4 hal yang kita bahas dan kita sepakati dengan pihak kepolisian," ujar Elanto.

Pertama adalah evaluasi terhadap event Jogja Bike Rendezvous (JBR) bukan hanya tahun ini namun juga tahun sebelumnya yang banyak meresahkan masyatakat.

Dia berharap ke depan masyarakat dilibatkan langsung dalam sosialisasi sebelum acara dilaksanakan agar permasalahan dapat dicari sebelum muncul.

"Harapannya bagaimana nanti jajaran kepolisian mengumpulkan dan melibatkan masyarakat, ada forum-forum yang melibatkan publik juga sehingga kalau ada yang menganggu bisa dicari permaslahanya bersama," ujarnya.

Kedua, mendorong kepolisian mensosialisasikan peraturan lalu lintas secara utuh tidak terpotong terpisah agar tidak menjadi pemahaman yang bias.

Ketiga, mendorong pada pihak kepolisian supaya memperketat izin pengawalan, untuk hal yang tidak prioritas dan sangat selektif fan kalau tidak perlu ditiadakan saja.

Dan keempat, mendorong polisi memperketat pemantauan izin dan konvoi apapun itu.

"Kan sudah ada ruang fungsi masing-masing, fungsi masyarakat dan fungsi polisi, jangan sampai kalau polisi tidak bisa menjalankan fingsinya sehingga masyarakat bertindak sendiri," tutupnya. (tribunjogja.com)

http://jogja.tribunnews.com/2015/08/...ngan-dirlantas

Polisi Bantah Akan Pidanakan Elanto


TRIBUNJOGJA.COM JOGJA - Polda DIY membantah akan melakukan tuntutan pidana kepada Elanto Wijoyono yang sempat mencegat rombongan Moge yang melintas di simpang empat Condongcatur Sleman Sabtu (15/8/2015).

"Saya sudah mendengar hal itu semalam beberapa orang juga menyatakan, lalu Kami konfirmasi kapolres kaposlek serta polda tidak ada penyataan pemanggilan atau pemidanaan, tidak betul itu dan harus diluruskan," tutur Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti seusai bertemu dengan Elanto di Ditlantas Polda DIY Jl Tentara pelajar Yogyakarta Selasa (18/8/2015).

Sebelumnya Anny sempat menyayangkan tindakan yang dilakukan Elanto karena sebetulnya hal tersebut tidak perlu terjadi, karena bisa membahayakan jiwa yang bersangkutan selain itu hal tersebut bukan kewenangannya karena itu kewenangan pihak kepolisian.

Terkait permintaan Elanto agar polisi memperketat izin acar dia menjelaskan bahwa semua acara yang mendpat izin dan rekomendasi dari kepolisian sudah melalui kajian-kajian yang mendalam sampai izin tersebutb dikeluarkan.

"Perijinan kita bottom up, artinya kalo masih dalam satu wilayah Polsek maka ijin ke kapolsek kalau lebih dua polsek ijin Kapolres, kalau lebih dua kab kota ijin Kapolda nanti akan dilakukan kajian apakah even tersebut bisa dilakukan dan rekomendasi bisa keluar," tuturnya. (Tribunjogja.com)

http://jogja.tribunnews.com/2015/08/...danakan-elanto
================

Windu Mulyana

surat terbuka kepada penegak hukum
YTH,

bapak, ibu para penegak hukum di negeri tercinta
melihat, membaca serta mencermati kejadian yang berlangsung beberapa hari yang lalu terkait dengan rombongan moge yang menerobos perlintasan lampu pengatur lalu lintas di kota Jogya, serta penghadangan yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat (pesepeda) di Jogya, timbul beberapa pertanyaan dari masyarakat dan juga dari diri saya secara pribadi.

1). dalam berlalu lintas, ada acuan yang digunakan sebagai acuan tertinggi dari setiap tindakan juga keputusan yang di lakukan di lapangan, yaitu UU lalu lintas dan angkutan jalan no. 22 tahun 2009, yang terkait dengan persoalan konvoi seperti kemarin itu termuat di paragraf 1, pasal 134, poin G, yang di jelaskan pada paragraf penjelasannya sama sekali tidak ada korelasinya dengan konvoi MOGE untuk mendapatkan prioritas tersebut.

2). bila kemudian pihak yang berwenang mengacu kepada DISKRESI KEPOLISIAN yang berarti bahwa pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk 'mengambil alih' fungsi dari lampu pengatur lalu lintas yang ada serta memberikan 'keistimewaan' kepada konvoi MOGE yang dikawal untuk lewat, bukankah ada peraturan yang mensyaratkan kapan dan bagaimana sebuah diskresi itu bisa dilakukan.Menilik kepada http://hukumonlinesiboro.blogspot.co...erspektif.html disitu jelas tertera bahwa diskresi kepolisian yaitu: an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals. Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Prof R. Abdussalam, (1997, 25-26). disini jelas dikatakan bahwa penekanan untuk mengambil keputusan untuk melakukan diskresi adalah pada moral petugasa yang berwenang tersebut.

dan pada kejadian di Jogya, jelas sekali bahwa diskresi yang dilakukan bukanlah merupakan diskresi yang diambil atas dasar keputusan personel secara perorangan, tetapi merupakan petunjuk ataupun perintah dari atasan (Pengertian Tindakan Diskresi) Kepolisian Menurut Irsan (2001)

kalau kita membaca secara keseluruhan dari apa yang ditulis pada pengertian tentang deskresi, sangat jelas bahwa ada penekanan untuk mementingkan kepentingan umum (masyarakat) sebagai pihak yang wajib didahulukan, sebagai pertimbangan untuk bisa atau tidaknya dilakukan tindakan deskresi tersebut, bukan dengan mendahulukan kepentingan segerombolan pengendara kendaraan yang bernilai ratusan juta permotornya dan dikendarai oleh para mereka yang (mungkin) memang mampu untuk membelinya..ataukah memang karena mereka kaya dan berpengaruh sehingga arti dari deskresi ini bisa 'dibengkokkan?'

sadar atau tidak, tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang ini secara pasti justru mementahkan lagi upaya-upaya yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya dari pihak berwenang untuk mencitrakan diri mereka sebagai 'pengayom dan pelindung masyarat' yang juga akan semakin mempersulit upaya-upaya dari rekan rekan pejuang keselamatan berlalu lintas dalam memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan keselamatan dalam berlalu lintas

cc: Rusyanto Edo, Bang Ibrahim, Rsa Indonesia, RSA Bandung, Koalisi Pejalan Kaki - Bandung, Koalisi Pejalan Kaki, Ti Yo, Bike To Work, Elanto Wijoyono, Bike to Work Jogja,

https://www.facebook.com/windu.mulya...53592143304306

salutlah ama elanto ini... kemarin rame di sosmed, bilang polisi bisa pidanain elanto... ehhh bukannya jiper malah di samperin... malah polisinya ngeralat bilang gak mau pidanain elanto hahahhaa...