TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI khususnya terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras.
Ia tiba sekitar pukul 15.00 WIB di Gedung DPRD. Dalam kesempatan tersebut Djarot didampingi Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kusmedi, dan perwakilan dari dinas perpajakan serta wali kota Jakarta Barat.
Sebelum menghadiri pertemuan dengan Pansus LHP BPK, Djarot mengaku sudah memegang sejumlah bukti bila pembelian lahan RS Sumber Waras tidak tiba-tiba, tetapi sudah melalui waktu yang cukup panjang. Selain itu, pembelian tersebut pun sudah meminta persetujuan dari DPRD DKI sebelumnya.
"Semua pimpinan DPRD sudah tanda tangan semua. Itu spesifik menunjuk kepada pembebasan lahan Rumah Sakit Sumber Waras sekian hektar ada semua di situ. Jadi, kalau Dewan mengatakan tidak ada persetujuan, ya lucu, wong tanda tangannya ada," ujar Djarot di Balai Kota, Selasa (11/8/2015).
Atas pegangan tersebut, Djarot pun sudah siap menghadapi berbagai pertanyaan dari anggota DPRD karena pembelian lahan di RS Sumber Waras sudah dilakukan melalui prosedur yang ada "Itu sudah masuk dalam KUAPPAS RAPBD 2014. Kalau kita berpikir secara jernih, ini kan tidak mungkin jadi bola liar. Bolanya jelas kok," ucapnya.
Seperti diketahui DPRD DKI membentuk Pansus LHP BPK RI dalam rangka membahas enam hasil temuan BPK yang menyebutkan adanya indikasi kerugian negara atas hasil laporan keuangan Pemprov DKI pada APBD tahun anggaran 2014.
Hal yang menjadi fokus pembicaraan diantaranya terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. BPK RI dalam hasil auditnya menjelaskan bila dalam pengadaan tersebut tidak melalui proses yang memadai dan menyebabkan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

http://m.tribunnews.com/metropolitan...p-bpk-dprd-dki

asu tenan ik bukan ahok, rak rame ki