UNGARAN, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan menyatakan, program pengadaan 1.000 bus berstandar sistem bus rapid transit (BRT) merupakan realisasi dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke pembangunan infrastruktur. Hal tersebut sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo yang disampaikannya saat memutuskan menghapus subsidi BBM pada November tahun lalu.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Yuyun Wahyuningrum mengatakan, dengan adanya program pengadaan 1.000 bus berstandar BRT ini, layanan transportasi massal perkotaan sekelas transjakarta dapat dihadirkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian.

"Sesuai cita-cita Pak Jokowi, yang ingin menghadirkan peran negara di semua daerah. Pelayanan perkotaannya sama semua, dari Banda Aceh hingga Jayapura harus punya busway (transjakarta) seperti di Jakarta," kata Yuyun saat acara peresmian proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT di pabrik karoseri bus CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015).

Selain berdampak positif terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, Yuyun menyebut bahwa pelaksanaan program pengadaan 1.000 bus berstandar BRT juga bertujuan meningkatkan minat warga menggunakan sarana transportasi massal demi mengurangi kemacetan di kota-kota besar.

"Kalau angkutan umumnya nyaman, diharapkan banyak warga yang mau naik angkutan umum. Jangan cuma menggunakan motor terus, yang selain bikin macet, standar keselamatannya juga minim," ucap Yuyun.

Sebagai informasi, Kemenhub telah secara resmi memulai proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT. Perakitan 1.000 bus ini merupakan bagian dari program pengadaan 3.000 bus berstandar BRT yang akan berlangsung hingga 2019.

Ribuan bus tersebut nantinya akan disebar ke 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta. Bus-bus yang akan dibagikan ke 33 provinsi itu nantinya akan dioperasikan oleh operator yang sama, yakni Perum Damri.

Namun, pengecualian berlaku untuk bus-bus yang akan beroperasi di area Jabodetabek. Bus untuk area ini akan dioperasikan oleh Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dalam bentuk layanan transjabodetabek.

Perakitan 1.000 bus dilakukan oleh tujuh perusahaan karoseri, yang terdiri dari Laksana, Rahayu Sentosa, Tentrem, New Armada, Trisakti, Restu Ibu Pusaka, dan Piala Mas. Program ini memiliki pagu anggaran Rp 1,4 triliun, dengan nilai transaksi Rp 1,17 triliun. Pengerjaan perakitan 1.000 bus ini ditargetkan selesai pada Desember 2015, dan direncanakan mulai beroperasi paling lambat awal triwulan kedua 2016.