RMOL. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
sepertinya mau mengambil hati personel TNI dan
Polri. Caranya, dengan berencana memberi uang
saku, uang makan, plus tiket busway gratis
kepada personel TNI-Polri.
Hal ini diutarakan Ahok, sapaan akrab Basuki,
saat apel bersama TNI, Polri dan aparat
Pemerintah DKI Jakarta di Markas Kodam Jaya,
Cawang, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam acara ini, Pangdam Jaya Mayor
Jenderal Agus Sutomo, Kapolda Metro Jaya
Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Panglima
Komando Operasi Udara I, Marsekal Muda Agus
Dwi Putranto dan Danjen Kopassus Mayor
Jenderal Doni Monardo.
"Rencananya, saya ingin ada Peraturan TIF
Gubernur yang memberi uang saku Rp 250 ribu
per hari dan uang makan Rp 48 ribu per hari
untuk tiap personel," kata Ahok.
Meski kesejahteraan TNI dan Polri sudah cukup
baik, namun, Ahok merasa pemberian uang saku
masih layak. "Tapi adanya syaratnya, mereka ikut
membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta ikut membereskan kesemrawutan Ibu
kota, seperti parkir liar," kata dia.
Bekas Bupati Belitung Timur ini mencontohkan,
penataan parkir di Kelapa Gading, Jakarta Utara,
dan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, terbukti
menambah pemasukan daerah. "Saya juga
sedang merancang bagaimana peraturannya
setiap PAD yang kita pungut bisa tarik 2,5 persen
sebagai insentif. Ini juga sedang saya hitung buat
TNI dan Polri," kata dia.
Selain itu, dia juga berkeinginan anggota TNI dan
Polri bebas biaya naik transportasi umum. Akan
tetapi rencana ini, kata dia, masih perlu dikaji
terlebih dahulu sebelum direalisasikan. "Saya
akan uji coba para pemegang Kartu Jakarta
Pintar (KJP) naik TransJakarta tidak perlu bayar,
begitu juga nanti akan diperluas untuk TNI/ Polri
aktif tidak perlu bayar naik transportas umum,"
kata dia.
Dia berkeinginan kesejahteraan rakyat harus
ditingkatkan dan berjanji akan terus menghemat
setiap sen uang negara untuk keadilan
menyeluruh. "Kami tidak ingin TNI, Polri ada
kesulitan, sedangkan PNS sekarang sudah
lumayan. Ini sedang diperbaiki, saya yakin Pak
Jokowi akan terus memperbaiki ini," janji dia.
Pengamat perkotaan DKI Jakarta, Amir Hamzah
menilai, rencana Ahok yang akan memberikan
uang saku dan makan maka kepada personel TNI
dan Polri kurang tepat. Pasalnya, belum ada
payung hukum yang mengatur hal tersebut.
"Saya khawatir rencana ini sebagai langkah
strategis Ahok menjelang Pilkada untuk mendekati
dan menarik simpati semua kalangan termasuk
TNI dan Polri agar mendapat dukungan yang
luas," kata Amir Hamzah kepada Rakyat Merdeka,
kemarin.
Seperti diketahui, Ahok sudah ancang-ancang
mengikuti Pilkada Jakarta, 2017 nanti. Bila tidak
ada partai yang mau mencalonkan, kubu Ahok
sudah berusaha mengumpulkan KTP warga
Ibukota sebagai tanda mendukung Ahok. Calon
tanpa partai alias independen disyaratkan
mendapat dukungan berupa 750 ribu KTP warga.
Melanjutkan keterangan, kata Amir, peningkatan
kesejahteraan TNI dan Polri merupakan tugas dan
wewenang pemerintah pusat dan bukan
pemerintah daerah. "Dalam undang-undang
pemerintah daerah tidak ada otonomisasi
peninggakatan kesejahteraan TNI/Polri. Kalau
ingin mensejahterakan kedua institusi tersebut
kita harus mendorong pemerintah pusat," saran
dia.
Terlebih bila rencana tersebut betul-betul
dilaksanakan, kata dia, akan terbentur oleh
beberapa persoalan. Seperti, apakah sudah
dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta. "Kalau
belum dianggarkan akan diambil dari pos apa, itu
yang harus dipikirkan," kata dia.
Selain itu, lanjut dia bila dalam bentuk hibah
harus mendapat persetujuan dari anggota DPRD
DKI Jakarta. "Sampai saat ini dewan belum
pernah sekalipun membahas ini," kata dia.
Untuk itu, dia menyarankan bila memang tidak
ada payung hukumnya maka lebih baik rencana
pemberian uang saku dan makan untuk TNI/ dan
Polri dibatalkan saja agar tidak melanggar aturan
yang ada. sumur