Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mendesak pemerintah mewaspadai kemungkinan terjadinya potensi perang proxy (Proxy War) akibat kerusuhan yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Puluhan rumah serta rumah ibadah hangus terbakar dalam insiden tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI ini meminta pemerintah tidak parsial dan tidak reaktif mengambil kebijakan dalam kerusuhan di Tolikara ini.

Kerusuhan ini, kata Sukamta, dapat berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan antara suku, marga, budaya, ekonomi dan politik. "Semua menjadi satu, hybrid. Bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang mengambil manfaat dari situasi ini untuk memecah belah bangsa," ujar Sukamta saat dihubungi via telepon, Minggu (19/7/2015)

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang komprehensif dan tidak reaktif. Selain itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI tersebut juga meminta pemerintah memerhatikan kompleksitas kondisi Papua secara cermat dan serius.

"Jangan malah malah mengeluarkan statement yang justru menyebabkan konflik semakin menjadi," tutur doktor lulusan Birmingham University, Inggris, ini.

Politisi PKS asal Yogyakarta ini menjelaskan, bahwa sebetulnya secara umum warga di sana sudah hidup dalam bingkai perdamaian dan toleransi. Warga Muslim dan Kristen hidup berdampingan. Meskipun begitu, perang antar suku memang menjadi budaya. Kata Sukamta, resolusi damai biasanya dilakukan dengan pesta bakar batu antarsuku yang berkonflik.

Menurut dia, kondisi di Papua saat ini seperti ada kecemburuan sosial. Selain itu, ada pula ancaman separatisme yang didalangi OPM baik dari dalam maupun luar negeri terhadap warga Papua. Sehingga, pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan yang tegas dalam menangani segala permasalahan ini.

Sukamta melihat, sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi mengambil beberapa kebijakan terkait Papua ini yang sedikit banyak memengaruhi dinamika politik di Papua, seperti, polemik Rancangan Undang-Undang Otsus Plus, kebijakan pelonggaran izin terhadap pers asing masuk ke Papua, termasuk kebijakan pemberian Grasi kepada tahanan-tahanan OPM.

"Sedikit banyak hal-hal tersebut memengaruhi dinamika politik di Papua," ujar Sukamta.

Mantan Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini berharap, kasus Tolikara jangan sampai memunculkan kembali konflik antara aparat keamanan dengan warga sipil.

"Jangan sampai ada yang memancing di air keruh dalam kasus ini, baik dari asing maupun dalam negeri. Jangan sampai kasus ini mempermulus jalan separatisme," kata Sukamta.

Sukamta pun mendorong pemerintah dengan aparat keamanannya segera mengambil tindakan penegakan hukum. "Segera usut tuntas siapa aktor-aktor dan dalang insiden Tolikara, lalu proses secara hukum agar memberi efek jera. Saya kira ini cara efektif meredam kemungkinan perang proxy," pungkas Sukamta.

http://m.metrotvnews.com/read/2015/07/19/148826


Rame ki