Bikin Jalan Kalimantan Hingga
Perbatasan Malaysia, Rp 15,1 T
Digelontorkan

Muhammad Idris - detikFinance
Foto: Ilustrasi

Jakarta - Pemerintah mengebut pembangunan ruas
jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 kilometer
yang ditargetkan selesai tahun ini. Jalan ini
sekaligus menghubungkan 5 provinsi di Pulau
Kalimantan, hingga ke simpul perbatasan
Indonesia-Malaysia.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), total ruas jalan nasional
Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619
kilometer (km). Panjang tersebut membentang,
antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002
km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan
Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km
di Kalimantan Barat.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Velix Wanggai mengatakan, Kementrian PUPR
menggelontorkan dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk
membangun infrastruktur tersebut. Dana berasal
dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari
sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.
"Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun
jalan dan jembatan, pengembangan kawasan
permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan
infrastruktur permukiman,” kata Velix dalam
keterangan yang diterima detikFinance, Kamis
(16/7/2015).
Velix mengatakan, jalan lintas paralel perbatasan
Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas
pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas
Temajuk-Aruk-Seluas-Balai, Karangan-Sepulau-
Nanga, dan ruas Badau-Putusibau-Batas
Kalimantan Timur.
Kemudian, sambung Velix, jalan tersebut
disambungkan dengan ruas jalan di batas
Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan
Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-
Long Nawang-Long, Bujungan-Malinau-
Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara
Kalimantan Utara.
"Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat
tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat
berkurang dengan berbagai sentuhan program.
Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain
besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam
kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019," jelas
Velix.
Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun
akses jalan di kawasan-kawasan strategis, seperti
jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy,
jalan lingkar kawasan Batu Licin, Pelabuhan Trisakti
Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-
Samarinda, penanganan Lintas Tengah. dan Lintas
Selatan Kalimantan.
Menurut Velix, dalam konteks lintas paralel
perbatasan ini, Kementeriannya telah menjalin
kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka
badan jalan di perbatasan. "Karena ruas-ruas jalan
di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan
fungsi yang berbeda-beda. Kementerian PUPR juga
bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan," jelasnya.
Selain pembangunan ruas Trans-Kalimantan, lanjut
Velix, pemerintah menetapkan 4 Wilayah
Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS
Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS
Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-
Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin,
dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-
Samarinda-Maloy.
Velix mengungkapkan, pendekatan kewilayahan
yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai
dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan
membangun 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4
Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan
baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran
di Pulau Kalimantan.
"Kementerian PUPR memberi perhatian untuk
membangun 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan,
dan 4 kota baru publik sebagai pengendali
urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan,"
tutupnya.

buat para penggiat makar. sori yah ane PHP-in

http://m.detik.com/finance/read/2015...-digelontorkan