TasbihNews.com – Masih ingat dalam ingatan kita aksi “gerakan 20 mei” yang digembor-gemborkan bakal luar biasa terjadi. Berbagai media memberitakan tuntutan mahasiswa agar Jokowi turun tahta. Bahkan mereka mengklaim akan menjemput pak Jokowi pulang ke solo.

Sangat miris ketika mengingat aksi 20 mei itu. Walaupun yang terjadi tidaklah sehebat pemberitaaannya. Namun tetap saja, sangat miris dengan mahasiswa masa kini.
Ketika ada seorang anak bangsa yang berusaha bekerja memberikan yang terbaik buat bangsa, selalu paksa untuk turun dan mundur. Hanya karena “dua ribu” rupiah BBM yang dinaikkan. “Katanya gara-gara dua ribu rupiah, rakyat jadi miskin dan sengsara.

Sementara, DPR yang telah mensahkan dana aspirasi per kepala 20 Milyar, mereka tidak ada kelihatan “batang hidung” nya. Jangankan turun ke jalan, bahkan bersuara saja tak ada.
Iseng-iseng saya mencoba googling dengan key word, “mahasiswa demo dana aspirasi”.., ternyata jawaban tidak ditemukan.

Jadi sebenarnya mahasiswa sekarang berpihak kepada rakyat atau uang? Heran saja, sejak pengajuan usulan rencana adanya dana aspirasi, sama sekali tidak terdengar suara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai universitas maupun BEM Seluruh Indonesia, Organisasi ekstra kampus seperti KAMMI dan GEMMA Indonesia. Mereka sama sekali tak ada suaranya berbeda ketika awal Mei lalu. Menyambut 20 Mei mereka begitu riuh menyambut rencana penurunan Joko Widodo bahkan menyerukan hastag #turunkan Jokowi

Padahal dana aspirasi itu (menurut saya yang awam ) telah menyalahi atura UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut mengatur tentang tahapan bagaimana program dibuat dan diajukan untuk kemudian dieksekusi. Disitu jelas dipaparkan keterlibatan legislative sewaktu pembahasan APBD/N bukan pada saat perencanaan. Sebab ranah perencanaan merupakan hak ekskeutif. Lantas sudah tahu melanggar aturan, kenapa mahasiswa tidak segera beranjak dari peraduan mereka? Benarkah mereka masih memiliki keberpihakan pada masyarakat atau berpihak pada uang?
Maaf, ini hanya sebuah opini. Semua orang juga bebas beropini di jaman sekarang.
Bahkan jonru saja bebas beropini, kenapa saya tidak?

Dan apakah mereka sama sekali tidak mengkaji aspek hukum, sosial, politik hingga pemerataan pembangunan? Dimana dana aspirasi ini akan makin memperlebar gap pembangunan antar wilayah.
Mari kita berhitung, Dapil Jatim itu memiliki 11 Dapil dengan 97 anggota DPR dan bila dikalikan akan mendapat dana aspirasi Rp 1,94 triliun pertahun.
Sedangkan di Papua ada 1 dapil dengan 10 anggota. Artinya mereka mendapat alokasi cuma Rp 200 miliar. Kesenjangan akan makin bertambah.

Tapi tetap saja, sampai ketok palu pun mahasiswa tidak bersuara. Mungkin suara mereka hanya disimpan menunggu suatu hari untuk mendemo Jokowi agar turun. Mendemo orang yang sudah bekerja buat bangsa.

“Mahasiswa oh mahasiswa, kami para orang tua tidak menyekolahkan kalian untuk teriak-teriak di jalan.
Tapi jadilah generasi penerus bangsa yang menyuarakan aspirasi rakyat pada tempatnya dan ditempatnya.”

 
http://tasbihnews.com/ketika-dana-as...erakan-20-mei/

fix Mahasiswa anggota PAnasbung, no nasi bungkus no demo! hidup panasbung....!!!