Pak Jokowi, Survei Tertutup di Lingkup Pekerja BUMN Anggap Rini Tanpa Kompetensi
Kamis, 25 Juni 2015 , 18:54:00

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menggelar jajak pendapat untuk melihat kinerja dan tindakan korporasi yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hasilnya, kinerja Rini tak begitu moncer sehingga layak dicopot dari kursi menteri.

Menurut Ketua Litbang FSP BUMN Bersatu Supriyono, jajak pendapat yang dilakukan pada periode 1-10 Juni itu sebagai perbandingan atas laporan kinerja yang disusun Rini kepada Presiden Joko Widodo. Karenanya, hasil survei FSP BUMN itu juga untuk memberi masukan ke Jokow -sapaan Joko Widodo- tentang kinerja Rini.

“Dari survei didapati bahwa 78,3 persen dari 937 responden menganggap Rini Soemarno tidak memiliki kompentensi sebagai menteri BUMN. Hanya 21,7 persen yang mengatakan Rini memiliki kompentesi sebagai menteri BUMN," ungkap Supriyono di Jakarta, Kamis (25/6).

Supriyono menjelaskan, rendahnya kompetensi Rini tercermin dari lemahnya dalam hal kemampuan komunikasi politik dengan DPR serta partai pendukung yang memenangkan Jokowi di pemilu presiden lalu. Sebab, menjadi seorang menteri di Indonesia tidak cukup hanya memiliki kemampuan managemen teknis, tetapi harus juga mampu meyakinkan DPR.

Dalam menghadapi realitas politik di parlemen, tentu para menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla harus memiliki kemampuan lobi selain kempampuan teknis agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen. "Karena menteri di dalam sistem parlementer seperti sekarang ini tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi lebih dari itu harus mampu meyakinkan DPR," ungkapnya.

Dari survei itu juga terungkap bahwa 80,2 persen responden meyatakan Rini tidak memiliki kemampuan leadership dalam memimpin kementerian BUMN. Artinya, hanya 19,8 persen saja yang menilai Rini memiliki leadership yang baik sebagai menteri BUMN.

"Hal ini tercermin ketika Rini mengganti begitu saja direktur utama Bulog yang baru saja diangkatnya sendiri tanpa alasan yang jelas dan ukuran kinerja yang jelas. Responden menilai Rini Soemarno sebagai menteri BUMN sibuk dengan pencitraan dan segala bentuk kepura-puraan," paparnya.

Selain itu, terkait kinerja Kementerian BUMN serta implementasi good and corporate governance selama dipimpin Rini, hanya 12,1 persen responden yang menganggapnya baik. Sedangkan 21,3 persen menganggap kinerja Kementerian BUMN dalam hal good and corporate governance selama dipimpin Rini justru buruk. Sisanya, responden tidak menjawab.

"Hal ini tercermin saat Presiden Joko Widodo marah di tengah sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi geram lantaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan tersebut masih belum sesuai target, minimal 4-7 hari. Dia pun mengancam bakal memecat menteri dan pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini jika tidak mampu mencapai target yang ditetapkan," tutur Supriyono.

Lebih jauh Supriyono menjelaskan, jejak pendapat itu semakin menguatkan anggapan bahwa kinerja Rini memang jauh dari harapan publik. "Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara," tukasnya.

Jajak pendapat ini dilakukan dengan menyodori kuisioner secara tertutup kepada 937 pekerja BUMN dengan populasi sebesar 774.000 karyawan yang tersebar diseluruh Indonesia. Survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 3,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen
http://www.jpnn.com/read/2015/06/25/...npa-Kompetensi


DPR Minta Klarifikasi Menteri Rini atas Utang Jumbo Tiongkok
Kamis, 25/06/2015 17:09 WIB


Menteri BUMN, Rini Soemarno

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan meminta klarifikasi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait rencana penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 520 triliun dari Tiongkok oleh perusahaan pelat merah. Anggota dewan khawatir pinjaman tersebut berupa piutang lancar BUMN yang akan dilepas sahamnya ke pihak asing.

“Kami akan klarifikasi pinjaman ke Tiongkok sebesar Rp 520 triliun yang rencananya mau di alihkan ke BUMN. Tentunya Komisi VI akan mempertimbangkan suntikan kepada BUMN tersebut di saat kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini,” ujar Anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus di Jakarta, Kamis (25/6). Ihsan menilai seharusnya pejabat pemerintah tidak memaksakan pinjaman ditengah perekonomian negara yang melemah.

“Karena ini sebetulnya hanya pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari kementerian teknis ke BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sementara saat ini dolar sedang naik, inflasi tinggi dan lain-lain maka kami sarankan jangan di paksakan pinjaman itu,” katanya.

Ihsan khawatir di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang positif, jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar maka secara otomatis akan mengganggu kemampuan BUMN dalam membayar utang tersebut.

Di sela-sela Paris Air Show 2015 di Perancis pekan lalu, Rini mengaku telah meneken perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 520 triliun.

"Saya katakan kepada Bank of China Aviation, saya juga kemarin baru saja dari Beijing. Kami sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan US$ 40 miliar dari China Development Bank dan ICBC," kata Rini usai menghadiri penandatanganan perjanjian antara Garuda Indonesia dengan BOC Aviation, Selasa (16/6).

Sebelumnya, Rini juga pernah mengungkapkan misinya menyerap dana dari Tiongkok. Menurut rini, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan diminta untuk menggunakan dana dari Tiongkok untuk refinancing proyek-proyek infrastruktur yang telah dibiayai oleh perbankan BUMN. Seperti misalnya Jalan Tol Atas Laut Bali. Artinya proyek yang telah dibiayai oleh Bank BUMN selanjutnya kreditnya ditalangi oleh dana Tiongkok tersebut.

Dana dari talangan untuk proyek yang sedang atau sudah berjalan selanjutnya diputar kembali oleh bank BUMN, untuk membiayai proyek infrastruktur lain. Program refinancing akan lebih banyak ditujukan untuk proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/...umbo-tiongkok/


Hobi Rini Soemarno, "Bongkar Pasang" Bos-Bos BUMN
Rabu, 24 Juni 2015 - 13:21 wib

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kembali melakukan bongkar pasang pada jajaran direksi BUMN. Kali ini Angkasa Pura (AP) I menjadi perusahaan pelat merah yang dirombak.

Kementerian BUMN telah resmi melantik Sulistyo Wimbo Hardjito menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) menggantikan Tommy Soetomo.

Rini membeberkan alasan pergantian Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Tommy Soetomo. Tommy digantikan oleh Sulistyo Wimbo Hardjito yang sebelumnya sebagai Direktur Utama PT Pelni (Persero).

"Memang sudah waktunya ada pergantian. Kan AP I pengembangan ke depan sangat diperlukan jadi kita melihat perlu ada pembaharuan di jajaran direksi," jawab Rini di Istana Negara, Jakarta, Senin 22 Juni silam.

Pihaknya pun berharap, dengan pergantian direksi di tubuh BUMN operator bandara tersebut dapat membuat pengembangan bandara lebih cepat.

Pencopotan Bos AP I yang terbilang tiba-tiba ini membuat Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan terkejut. Menurut Jonan, Pergantian tersebut mengejutkan jajaran Kemenhub, karena berlangsung pada tahap penting persiapan Angkutan Lebaran 2015.

Bongkar pasang jajaran Direksi BUMN ini bukan yang pertama. Tercatat ada 11 Direktur baru yang ditunjuk usai Rini Soemarno menjadi Menteri BUMN.

1. PLN

Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said resmi mengumumkan Sofyan Basir menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). Sofyan menggantikan posisi Nur Pamudji yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT PLN.

2. Bulog

Terhitung Bulog mengalami penggantian direktur hingga dua kali. Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Bulog yang selama ini diisi oleh Budi Purwanto yang terhitung sejak 24 November 2014 menjadi Plt Dirut Bulog. Belum lama ini, Kementerian BUMN telah resmi menunjuk Djarot Kusumayakti yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur UMKM BRI menjadi Bos baru Perum Bulog, menggantikan Lenny Sugihat yang sebelumnya menjabat. Tidak hanya memberhentikan Lenny Sugihat, Kementerian BUMN juga memberhentikan Direksi Bulog lainnya, yaitu Lely Soebekty dan mengangkat dua orang baru, yaitu Wahyu Suprayono yang merupakan Direktur Utama PPI dan Wahyu mantan Direktur Pemasaran Pertani.

3. Pertamina

Rini Soemarno telah memangkas jajaran direksi PT Pertamina (Persero) dari yang sebelumnya delapan orang menjadi hanya empat orang saja. Rini menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama Pertamina, dan tiga orang lagi menjadi direktur, yakni Arif Budiman, Ahmad Bambang dan Yeni Andayani.

4. Pos Indonesia

Kementerian BUMN resmi mengganti Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Budi Setiawan dan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budhi Setiawan. Keputusan tersebut lantaran duo Budi ini telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Portable Data Terminals (PDT).

5. RNI

Rini Soemarno memberhentikan Ismed Hasan Putro sebagai Direktur Utama PT RNI (Persero) lantaran performa BUMN tersebut buruk.

Pemerintah baru saja melantik jajaran direksi baru PT RNI (Persero). Adapun Direktur Utama (Dirut) baru PT RNI dipegang oleh Didik Prasetyo yang dulunya menjabat sebagai Asisten Deputi Usaha Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata Kementerian BUMN.
http://economy.okezone.com/read/2015...bos-bos-bumn-1


KPK ancam Menteri Rini Soemarno jika bersikeras jual Mitratel
Rabu, 24 Juni 2015 02:17

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindak tegas Menteri BUMN, Rini Soemarno jika bersikukuh melakukan share swap atau tukar guling saham antara PT Dayamitra Telkom (Mitratel) dengan Tower Bersama Infrastruktur (TBIG). Pasalnya, lembaga antirasuah sudah mengkaji terkait hal tersebut.

"Jika tidak patuh KPK akan menelusuri lebih lanjut," tegas Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, dalam keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6).

Pihaknya sudah menjelaskan hasil kajian menyangkut share swap itu. Dia menambahkan, hasil kajian itu langsung disampaikan kepada pihak Direksi BUMN.

"Kajian soal share swap. Kita sudah kasih tahu kajian kita, sampaikan ke Direksi BUMN juga," terang dia.

Tak hanya Johan, hal senada disampaikan Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji. Dia menegaskan bahwa rencana Menteri Rini untuk menukar guling saham Mitratel berpotensi merugikan keuangan negara.

"Kajian share swap yang diduga dilakukan dengan mengubah peraturan internal (AD/ART), dapat menimbulkan potensi kerugian negara," papar Indriyanto.

Untuk diketahui, Menteri Rini Soemarno menganggap rencana share swap saham Mitratel dengan TBIG sebagai jalan Telkom untuk membesarkan bisnis menara. Maka, dengan langkah tersebut Telkom tidak akan dibebani biaya modal untuk menambah jumlah menara yang nilainya bisa mencapai Rp 1,5 triliunRp 2 triliun per tahun.

Berdasarkan Conditional Share Exchange Agreement (CSEA) dengan TBIG, monetisasi Mitratel dilakukan dalam 4 bagian. Pertama, TBIG akan membeli 100 persen saham Telkom di Mitratel dengan kepemilikan 13,7 persen saham di TBIG.

Kemudian yang kedua, Telkom akan mendapatkan tambahan dana senilai Rp 1,74 triliun setelah Mitratel bergabung dan mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga, TBIG akan mengambil alih utang Telkom sebesar Rp 2,63 triliun.

Sementara yang terakhir, setelah transaksi ini tuntas, Telkom akan memperoleh dana Rp 543 miliar, untuk modal kerja atau tambahan aset setelah tanggal penilaian.
http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk...-mitratel.html


Datangi Kantor Rini Soemarno, Prabowo: BUMN Tak Boleh Dijual ke Asing
Selasa, 09/06/2015 18:42 WIB

Datangi Kantor Rini Soemarno, Prabowo: BUMN Tak Boleh Dijual ke AsingFoto: Prabowo di Kementerian BUMN (Hasan-detikFinance)
Jakarta -Sore ini Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendatangi kantor Menteri BUMN Rini Soemarno. Pertemuan berlangsung sekitar pukul 16.35 WIB hingga 17.55 WIB. Apa isinya?

"Tadi kami memberi masukan dan saran. Akhirnya kita dapat suatu gambaran. Alhamdullilah pemikirannya juga sama. BUMN nggak boleh dijual dan harus diperkuat. Yang penting itu," jelas Prabowo di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Menggunakan batik lengan panjang, Prabowo mengatakan, dirinya memberikan saran, konsep, dan dukungan kepada Rini. Menurut Prabowo, Rini menerima masukan darinya dengan baik.

"Yang penting bagi kita BUMN harus kuat dan nggak boleh jatuh ke tangan asing. Industri, Indonesia harus kuasai," jelasnya.

Prabowo juga baru tahu, kedatangannya itu bertepatan dengan hari ulang tahun Rini ke-57.

"Saya baru tahu karena melihat karangan bunga dan kue-kue, maka saya ucapkan selamat ulang tahun," katanya.
http://news.okezone.com/read/2014/10...kabinet-jokowi


Dituduh PDIP Pengkhianat, Menteri Rini: Silakan Saya Dipecat
Rabu, 04 Februari 2015 22:40 WIB

BangsaOnline-Kabarnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat bicara ke Presiden Jokowi agar mencopot tiga pejabat negara. Seskab Andi Widjanjanto yang masuk dalam 'Trio Macan' tersebut tak yakin dengan kebenaran isu tersebut.

Tiga pejabat negara yang konon diistilahkan sebagai 'trio macan' adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Rini dan Andi adalah orang kepercayaan Jokowi di tim transisi, sementara Luhut Panjaitan adalah penasihat tim transisi yang juga eks Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

"Analisisnya agak aneh karena menyertakan Bu Rini yang tugasnya di luar Istana dan Bu Rini tidak sama sekali menjadi menteri yang turut mengatur jadwal presiden. Pak Luhut juga tidak masuk dalam tim jadwal presiden, intinya sespri presiden," kata Andi Widjajanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/1/2015).

"Kalau saya ingin bertemu presiden untuk melaporkan hal-hal tertentu saya akan mengajukan masuk ke tim jadwal itu untuk disediakan waktunya untuk bertemu, jadi kami bertiga nggak mungkin menghambat apa pun untuk bertemu presiden, karena jadwal presiden bukan kami betiga yang mengatur," sambung Andi.

Namun isu itu muncul bukan karena soal penjadwalan presiden,namun karena ada kecocokan lainnya. Namun Andi tak mau berspekulasi lebih jauh. Dia mengaku terakhir bertemu Mega pada bulan Januari lalu.

"Saya terakhir bertemu Bu Mega 10 Jan 2015 pada ultah PDIP, saat di istana tidak bertemu Bu Mega," pungkasnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno juga tidak ambil pusing dengan isu Ketua Umum PDIP Megawati meminta Presiden Jokowi memecat dirinya.


Rini tidak masalah jika dirinya dipecat.

"Silakan saja (dipecat). Saya di sini melakukan tugas, dipilih, dan ditunjuk oleh Bapak Presiden. Saya terserah Bapak Presiden," ucapnya di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Rini dan Andi sempat dijadikan pelampiasan kemarahan oleh politisi PDIP. Mereka disebut sebagai pengkhianat.

Rini menyebut, selama ini komunikasi dengan PDIP dan partai lain biasa saja. Tidak ada yang istimewa atau tidak ada yang ganjil.

"(Komunikasi) biasa-biasa saja. Sama seperti partai-partai lain. Kan saya non partai, jadi saya berkomunikasi dengan PDIP, Nasdem, PKS, PKB sama saja," tandasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan juga menanggapi santai tudingan PDIP bahwa dirinya bersama Seskab Andi Widjajanto dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai 'trio macam Istana' yang menghalangi komunikasi Jokowi dengan partai belambang banteng tersebut.

Luhut malah mengubah istilah yang disematkan kepada dirinya itu dengan yang lebih serem.

Saya dengar malah trio singa,” ucap mantan anggota Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkart tersebut di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Luhut memastikan hubungannya dengan PDIP baik-baik saja. Bahkan dirinya sering komunikasi dengan para tokoh PDIP. Kemarin telpon-telponan dengan Pak Pramono Anung, baik-baik aja kok,” imbuhnya.

Sementara, soal isu Ketua Umum Megawati meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dirinya saat pertemuan di Istana Selasa malam, Luhut mengaku tidak tahu. Pasalnya, dia tidak hadir dalam pertemuan itu. Nggak tahu saya,” tandasnya.
http://www.bangsaonline.com/berita/8...n-saya-dipecat

--------------------------------

Menteri BUMN Rini Soemarno memang dikenal lincah, effisien, dan berani mengambil tindakan tegas untuk menyehatkan manajemen BUMN dibawah kepemimpinannya, dan berusaha keras memperbaiki kinerja BUMN termasuk menambah permodalannya. Terlepas apapun dibalik keberhasilannya mendapat utang dari China hingga US$ 40 miliar, jelas itu sebuah prestasi luar biasa, karena Presiden Soeharto dulupun butuh waktu puluhan tahun berkuasa untuk mendapat jumlah utang sebesar itu. Sebab, bukan perkara mudah bisa meyakinkan pemimpin China sehingga mereka mau mengutangi sebesar itu.

Tapi itulah akibatnya, kelincahannya justru banyak mengusik 'status quo' banyak pihak selama ini, seperti contohnya para mafia dibalik bisnis BUMN selama ini. Para 'raja-raja' yang selama ini uidah terlanjur nyaman bergelimang kemewahan dan fasiltas karena menikmati 'rente ekonomi' dari kegiatan BUMN-BUMN itu, sekarang harus keluar atau bekerja keras kalau tak ingin disingkirkan dari sistem yang baru sekarang ini. Jadi wajarlah mereka pada masa kini melakukan serangan balik dan 'vegeance' kepada Menteri Rini senyampang saat ini ada isu reshuffle kabinet dari Presiden Jokowi. Siapa tahu nasibnya kelak bisa disingkirkan pulak seperti nasib Sri Mulyani saat baru menjabat Menteri Keuangan kabinet ke II Presiden SBY di masa lalu. Di negeri memang aneh, bila da orang-orang yang baik memimpin, lalu berani, dan tegas untuk memperbaiki negerinya, justru piahk-pihak tertentu (terutama 'vested interest') ramai-ramai untuk "mengkriminalkan" orang berprestasi demikian itu agar dia tersingkir selamanya.