Prabowo Subianto: Panglima TNI Tak harus Bergilir, yang Penting yang Terbaik
Jum'at, 12 Juni 2015 , 22:58:00 WIB

RMOL. Presiden Joko Widodo tidak melanjutkan konsensus yang dimulai sejak Presiden (Alm) Abdurrahman Wahid yang menggilir jabatan Panglima TNI antar setiap matra.

Jokowi pun mengajukan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang juga berasal dari Angkatan Darat.

Mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto meminta publik tak mempersoalkan keputusan Presiden Jokowi tersebut.

"Bergilir itu, saya kira tidak harus bergilir secara langsung. Yang penting ada kesempatan untuk semuanya, yang penting yang terbaik," ungkap Prabowo usai menghadiri Rapimnas ke-8 Partai Golkar, Hotel Shagri-la, Jakarta, Jumat (12/6).

Apalagi, sambung mantan Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut menilai Gatot layak menjadi Panglima TNI. "Saya kira dia (Gatot) adalah perwira yang baik," tandas Prabowo.
http://www.rmol.co/read/2015/06/12/2...-yang-Terbaik-


JK: Presiden Memilih Calon Panglima Terbaik
0 Jun 2015 at 12:40 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan keputusan Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI telah melalui perhitungan yang matang. Pria yang karib disapa JK itu mengatakan, dirinya juga diikutsertakan dalam pengambilan keputusan ini.

"Itu kan Presiden secara arif memilih yang terbaik. Tapi semuanya juga baik. Kita tentu diskusikan," ujar JK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Dia menjelaskan, tak ada kepentingan apapun di balik keterpilihan Gatot sebagai calon Panglima TNI. Dia menilai keputusan Jokowi telah sesuai aturan.

"Itu kan menurut undang-undang adalah yang pernah menjabat sebagai kepala staf dan bintang empat. Presiden memilih yang terbaik dan mampu. Kalau sudah masuk ke angkatan kan sudah baik, tapi ini kan untuk jadi panglima," tutur dia.

JK juga membantah pencalonan Gatot sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mereformasi TNI yang beberapa waktu terakhir selalu menggilir jabatan panglimanya. Posisi Panglima TNI digilir di antara 3 matra, angkatan darat, udara, dan laut.

Dan jika merunut pada tradisi itu, petinggi dari AL dan AD sudah mengisi jabatan Panglima‎ TNI dalam beberapa periode terakhir. Kini giliran AU yang meneruskan tongkat komando Panglima TNI.

"Reformasi TNI kan di (tubuh) TNI, ini kan masalah perorangan. Dulu itu tradisi (panglima sebagai jabatan bergilir), itu juga kan tidak pasti," pungkas JK.

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden Jokowi hanya mengajukan 1 nama, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo, sebagai calon Panglima TNI. Surat pengajuan Gatot juga sudah dikirimkan ke pimpinan DPR pada Selasa 9 Juni 2015
http://news.liputan6.com/read/224897...nglima-terbaik


Jokowi Pilih Gatot akibat Rupiah Anjlok dan Pilkada Berpotensi Rusuh?
Rabu, 10 Juni 2015 , 12:35:00

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI dianggap sudah tepat. Alasannya, Gatot yang kini menjadi Kepala Staf TNI AD (KSAD) tidak memiliki beban psikologis dengan partai politik manapun.

Penilaian itu disampaikan Direktur Penelitian Pusat Kajian Trisakti Juliaman Napitu Saragih. Menurutnya, Gatot merupakan tentara profesional.

"Saya pikir pengajuan Gatot oleh Jokowi sudah tepat. Jasa Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla, red) tidak terlalu berperan dalam karier Gatot," ujar Juliaman, Rabu (10/6) di Jakarta.

Juliaman menjelaskan, karier Gatot sebagai perwiran tinggi TNI justru lebih banyak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyno (SBY). Karenanya Juliaman meyakini pilihan Jokowi atas Gatot didasari pada pertimbangan profesional meski banyak wacana menyebut harusnya posisi Panglima TNI kali ini menjadi giliran TNI AU.

Juliaman menduga pilihan Jokowi atas Gatot juga didasari pertimbangan tentang kemungkinan kondisi ekonomi dan politik memburuk jika dolar Amerika Serikat (USD) mencapai Rp 15.000. Selain itu, ada pula potensi rusuh pada pelaksanaan pilkada serentak di 269 daerah tahun ini yang perlu diantisipasi jika Polri tak mampu mengatasinya.

"Jokowi bijak soal ini. Pasti penunjukkan di luar kelaziman ini sudah dihitung untung-ruginya oleh Jokowi,” katanya.
http://www.jpnn.com/read/2015/06/10/...rpotensi-Rusuh

------------------------------

Polemik pun selesai, bukan? Kalo masih ada politisi PDIP yang masih juga berkoar-koar memprotesnya, biarkan saja, ibarat kirik mengonggong, yang penting kafilah tetap berlalu