Presiden Joko Widodo menegaskan akan menggebuk siapa pun yang melanggar peraturan efisiensi anggaran yang sedang digalakannya. Jokowi meminta jajarannya taat pada sistem supaya tak ada lagi kebocoran anggaran.

"Kalau ada yang loncat pagar, harus penegakan hukum, gebuk saja," kata Presiden ketika meluncurkan Inpres tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (26/05/2015).

Jokowi menyatakan, pembenahan sistem penganggaran dapat mengefisienkan anggaran hingga mencapai sekitar Rp795 triliun.

"Tahun 2015 ada pengadaan di kementerian/lembaga mencapai Rp1.000 triliun dan di BUMN mencapai Rp1.650 triliun, total Rp2.600 triliun," katanya.

Ia menyebutkan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang melakukan pengadaan senilai Rp300 triliun dapat mencapai efisiensi hingga 30 persen atau Rp30 triliun.

"Dari Rp2.650 triliun, 30 persennya itu bukan uang sedikit, kalau semua ikuti sistem itu, 30 persen mencapai Rp795 triliun, 20 persen Rp530 triliun, besar sekali," kata Jokowi.

Presiden menyebutkan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, tindakan pencegahan tidak kalah penting dari penegakan hukum.

"Sistem yang efektif akan banyak mengurangi korupsi. Sistem bisa berupa e-bugdeting, e-purcahsing, e-audit, pajak online, e-procurement dan lainnya. Ini akan meningkatkan kinerja pemerintah," katanya.


SUMBER