JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung mendesak penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS).

"Dia (Ahok) juga harus diperiksa dong, jangan saya saja!," tegas Lulung saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Minggu (24/5/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuding Ahok turut bertanggungjawab atas pengadaan alat UPS tersebut. Faktanya, sebagai Gubernur DKI, kata dia, Ahok telah ikut menandatangani proyek tersebut.

"Pada saat itu kan saya menjadi koordinator komisi, persetujuan kan ada di gubernur. Dia yang tanda tangan untuk menyetujui (proyek UPS-red) itu. Saya hanya sebatas pembahas anggaran, dia yang menjadi pengguna sekaligus pembahas anggaran. Persetujuan ada di dua belah pihak. Jadi, jangan saya saja yang dipanggil gitu lho," bebernya.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus UPS di Pemprov DKI Jakarta.



Mereka yakni Alex Usman yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.