JUM'AT, 22 MEI 2015



TEMPO.CO, Jakarta: Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan semua fraksi DPR setuju dengan proyek gedung baru DPR.

Fraksi yang tak setuju dengan proyek itu disebut hanya mengejar pencitraan. "Nggak usah dulu pencitraan, nggak bakal laku. Pemilihan umum masih jauh," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 22 Mei 2015.

Menurut Ruhut, semua fraksi sudah paham dengan kebutuhan untuk menggolkan proyek itu. Saat ini, kata Ruhut, gedung DPR sudah tak sanggup memenuhi kebutuhan anggota dewan.

Apalagi, proyek itu sebenarnya sudah digagas sejak 20 tahun lalu ketika Akbar Tanjung menjabat Ketua DPR. "DPR itu lembaga tinggi. Masa, ruangan anggota dewan kalah sama camat?" kata Ruhut.

Saat ini, kata Ruhut, setiap anggota dewan harus berbagi ruangan dengan tujuh orang. Lima orang merupakan staf ahli anggota dewan dan dua sekretaris pribadi.

Kondisi gedung DPR kini dinilai tak ubahnya seperti kandang ayam. "Masa harus kerja di lorong-lorong gedung?" kata Ruhut. Cuma, kata Ruhut, proyek gedung baru DPR diakui menemui kendala.

Pada DPR periode lalu, proyek itu justru dijadikan lahan korupsi. "Makanya proyek sekarang harus tender terbuka. Dulu kan tender alap-alap," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengklaim pembangunan gedung baru DPR sebagai bagian dari program reformasi DPR.

Ada 7 program reformasi DPR seperti pembangunan alun-alun demokrasi; museum dan perpustakaan; jalan akses bagi tamu dan publik; pusat pengunjung; pusat kajian legislasi, penelitian, dan kebijakan publik; ruang anggota dan tenaga ahli sesuai dengan standar undang-undang; dan kawasan integrasi bagi anggota dewan. Biaya program ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 dan 2016.

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan meminta DPR menjelaskan ke publik jika ingin menghidupkan kembali proyek pembangunan gedung baru DPR. Sementara Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dosi Iskandar meminta DPR menimbang kondisi rakyat jika berencana membangun gedung baru.


KHAIRUL ANAM

Source:
http://nasional.tempo.co/read/news/2...k-kandang-ayam