Sudah terlampau lama pengadaaan bahan bakar minyak melalui impor di negeri ini direcoki mafia. Mafia minyak itu ditengarai beroperasi, salah satunya, di perusahan bernama Pertamina Trading Energi Limited alias Petral.

Petral membikin mata rantai perdagangan minyak menjadi lebih panjang. Akibatnya, masyarakat membeli energi dengan harga tidak wajar. Mafia untung tetapi rakyat buntung.

Celakanya, mafia minyak dibiarkan leluasa beroperasi berpuluh-puluh tahun, seperti sengaja dipelihara. Pemerintahan boleh berganti berkali-kali tetapi gurita mafia minyak terus mencengkeram pengadaan BBM di negara ini. Tidak berlebihan bila ada yang mengatakan ada orang-orang dalam pemerintahan yang lalu-lalu yang ikut menikmati hasil operasi mafia minyak tersebut.

Barulah ketika pemerintahan beralih ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla negara mulai menunjukkan nyali melawan mafia migas. Keberanian itu terlihat ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Tim ini lazim disebut Tim Antimafia Migas.

Tim Antimafia Migas merekomendasi pembubaran Petral. Kemarin Direksi Pertamina secara resmi mengumumkan pembubaran Petral. Publik yang selama ini geram dengan praktik mafia migas tentu menyambut baik pembubaran Petral.

Pembubaran Petral bakal memutus mata rantai perdagangan minyak yang terlalu panjang. Dengan begitu, negara tidak harus menomboki impor minyak dengan harga tak wajar tersebut.

Pembubaran Petral juga menjadi peringatan bagi para trader untuk berbisnis migas secara benar. "Para saudagar tolong bermain dengan cara baru. Jangan kembali ke cara lama. Kasihan bangsa dan Pertamina," kata Sudirman.

Pembubaran Petral bisa disebut akan memulihkan nama baik Pertamina sebagai perusahaan migas negara. Pertamina sedikit banyak kecipratan citra buruk Petral di mata masyarakat Indonesia. Dengan pulihnya nama baik, Pertamina bisa lebih leluasa bergerak secara profesional.

Lebih jauh lagi, likuidasi Petral menjadi langkah lanjutan bagi Pertamina dalam mewujudkan kemandirian energi. Selama ini, melalui Petral, pengadaan minyak impor, direcoki oleh asing. Impor BBM untuk kebutuhan nasional kini dipegang oleh Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC).

Namun, memutus mata rantai impor minyak yang terlalu panjang itu hanyalah salah satu langkah, bukan satu-satunya langkah, mencapai kemandirian energi. Jalan menuju kemandirian energi, apalagi kedaulatan energi, masih sangat panjang.

Masih banyak langkah yang harus diayunkan Pertamina untuk mencapai titik kemandirian energi. Pembangunan kilang, eksplorasi sumur-sumur minyak dan gas di dalam juga luar negeri, serta pengadaan energi baru dan terbarukan merupakan sebagian langkah lain yang mesti diambil Pertamina demi mencapai gerbang kemandirian energi.