Waria : Sampai Titik Darah Penghabisan Dukung Jokowi
BPKP : 85% Pejabat Pemerintahan Jokowi Korupsi
Pemerintahan Jokowi Sangat Rentan untuk Dijatuhkan
Mahasiswa se-Solo Raya Pastikan untuk Jemput Paksa Jokowi kembali ke Solo
JOKOWI mengaku TIDAK SADAR saat bertemu adik BURONAN BANK BALI

BPKP : 85% Pejabat Pemerintahan Jokowi Korupsi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkejut ketika mendapat laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai hasil audit mengenai pengawasan intern aparat pemerintahan. Dalam hasil audit tersebut, 85 persen aparat pengawasan intern di level I tidak dapat menjamin tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"‎Saya kaget sekali dapat laporan ini, artinya aparat pengawasan intern belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi," kata Jokowi di kantor BPKP, Jakarta, Rabu (13/5/2015). Sementara untuk level II dilaporkan hasilnya mencatatkan angka 14 persen, sedangkan untuk aparat intern di level III tercatat sebesar 1 persen.

‎"Itu dimana? Itu ada di Kementerian, pemerintah daerah, inspektorat daerah serta para jajarannya, kalau angka ini benar memang kita harus kerja keras," tegas Jokowi. Dihadapan para Gubernur, Wakil Gubernur dan b‎eberapa pejabat pemerintah pusat, Jokowi berpesan kepada BPKP untuk dapat memperkecil angka tersebut dalam waktu 3 tahun ke depan.

Adapaun cara yang dapat dilakukan oleh seluruh pemerintahan baik pusat ataupun daerah dengan menerapkan sistem e-budgeting, e-katalog dan e-purchasing. Sistem tersebut dipandang bisa mengurangi praktik korupsi karena lebih transparan.

Sebelumnya, dalam penelusuran yang dilakukan oleh BPKP yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan adanya intransparansi di 33 provinsi Indonesia. Persoalan-persoalan intransparansi tersebut hampir ada di semua sektor seperti sektor ketahanan energi, pangan, pajak, dan infrastruktur.

Hasil analisis menyatakan bahwa ternyata proses perencanaan di sektor-sektor tersebut tidak berbasis riset tentang jenis-jenis masalah rakyat. ‎Kedua, kampus-kampus, organisasi masyarakat agama di daerah juga tidak diperankan dan memerankan diri secara sistemik dalam proses penyusunan APBD. Makanya, APBD dan kebijakan-kebijakan daerah hanya ditentukan oleh kepala daerah dan DPRD.

Oleh sebab itu, wajar jika di kemudian hari banyak terjadi korupsi yang masif di daerah. Di tahun 2015 BPKP dan KPK akan meminta peran serta semua unsur-unsur masyarakat sipil untuk mengawasi proses-proses penyusunan APBD yang berbasis pada jenis-jenis kebutuhan masyarakat. (Yas/Gdn)
http://bisnis.liputan6.com/read/2231...n-anti-korupsi

Mahasiswa Sepakat Jokowi Tak Berpihak pada Rakyat

RMOL. Sejumlah organisasi gerakan mahasiswa menyatakan sikap, kebijakan Presiden Joko Widodo selama enam bulan berkuasa tidak berpihak kepada rakyat.

Ketua Umum KAMMI Andryana mengatakan kebijakan Jokowi tidak lahir dari pemikiran sendiri, melainkan lahir dari tekanan orang lain. Hal ini, lanjut Andryana dapat dilihat dari banyaknya kepentingan yang menginginkan jabatan.

"Presiden sekarang bukan presiden sesunguhnya. Kalau berkuasa, tapi tidak berdaulat sama saja bohong," paparnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ditempat yang sama, Ketua umum LMND, Vivin Sri Wahyuni mengatakan kebijakan Jokowi saat ini sudah melenceng dari janji kampanye yang menggembar gemborkan kebijakan pro rakyat dalam konsep nawa cita.

"Nawa cita Jokowi banyak membicarakan poros maritim, dia (Jokowi) menginginkan Indonesia jaya dengan perdagangan maritimnya. Namun kita juga masih gawang terhadap konsep poros maritimnya presiden," ujar Vivi.

Lebih lanjut, Vivi menilai Jokowi sudah mulai memanfaatkan isu yang berkembang di masyarakat untuk memuluskan kepentingan pemerintah. Salah satu contohnya adalah masyarakat disuguhkan pertikaian antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kepolisian yang saat itu, Presiden membuat polemik kedua insansi hukum tersebut menjadi bertikai.

"Dibalik pencopotan Budi Gunawan, Indonesia menandatangani kontrak baru dengan freeport, hasil renegosiasinya masyarakat tidak mengetahui. Masyarakat disibukkan dengan konflik Polri dan KPK," pungkasnya.

Selain KAMMI dan LMND, organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pengurus Besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) juga ikut memberikan pernyataan sama bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo selama enam bulan menjabat tidak berpihak terhadap rakyat.[dem]
http://www.rmol.co/read/2015/05/13/2...k-pada-Rakyat-



Waria : Sampai Titik Darah Penghabisan Dukung Jokowi
BPKP : 85% Pejabat Pemerintahan Jokowi Korupsi
Pemerintahan Jokowi Sangat Rentan untuk Dijatuhkan
Mahasiswa se-Solo Raya Pastikan untuk Jemput Paksa Jokowi kembali ke Solo
JOKOWI mengaku TIDAK SADAR saat bertemu adik BURONAN BANK BALI