Jakarta - Dorongan agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet kembali menguat setelah hasil survei Poltracking memperlihatkan adanya dukungan publik. Agar dapat melakukan perombakan dengan adil, PPP berpendapat Jokowi seharusnya membuat rapor menteri seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"PPP menyarankan agar presiden membuat sistem evaluasi menteri, mulai dari publikasi target-target dan capaiannya. Seperti yang dilakukan UKP4 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Wasekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Menurut Arsul, ketidakpuasan publik atas kinerja kabinet bisa jadi karena masyarakat tidak mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh menteri tersebut. Padahal, banyak menteri yang bekerja dengan baik, tapi tidak terpublikasikan.

"Dulu jelas, ada program lalu ada rapornya. Menurut saya, apa yang dulu dilakukan SBY sekarang bisa dilakukan. Kalau seorang menteri bekerja tapi itu tidak menarik, masa karena itu di-reshuffle," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Dalam rapor menteri tersebut, publik bisa melihat mana menteri yang berikinerja baik maupun mendapat status kuning maupun merah.

Dengan begitu, kinerja masing-masing menteri bisa terukur.

"Kalau mau reshuffle, pemerintahan perlu berlakukan sistem evaluasi zaman dulu," ujar Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Survei Poltracking Indonesia memperlihatkan 36% responden setuju dan 5,8% responden sangat setuju reshuffle‎. Jika disatukan maka 41,8% setuju reshuffle. Hanya ada 28 persen yang tidak setuju reshuffle. Angka ini gabungan dari kurang setuju (24,1) dan sangat tidak setuju (3,9%).

"Secara umum publik setuju bisa dilakukan perombakan di Kabinet Kerja," kata Di‎rektur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam paparan survei di Hotel Sofyan Betawi, Jl Cut Meutia, Jakpus, Minggu (19/4/2015).