Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk terlibat menuntaskan kejahatan human traficking di Kelapa Gading. Desakan ini disampaikan Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh saat jumpa pers di kantor KPAI Jakarta pada Selasa (2/4).

KPAI sendiri menyatakan akan tetap mengawal kasus kejahatan human trafficking dengan tiga orang tersangka yang kini mendekam di Mapolres Bogor, Jawa Barat. Untuk kepentingan penuntasan kasus ini, KPAI bersama LPSK akan menemui pimpinan Mabes Polri Senin (6/4/2015).

Para tersangka berinisial WU, GU dan Y diduga terlibat dalam penjualan anak di bawah umur dan menjadi bagian sindikat perdagangan orang di Kelapa Gading Jakarta Utara. Mereka diduga bertindak sebagai perekrut. Sementara, diduga masih banyak pihak-pihak terkait dalam sindikat kejahatan ini yang perlu diungkap.

Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan pihaknya sudah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengamankan korban berinisial DA dan ibundanya di Safe House. Korban sempat dijanjikan oleh para pelaku untuk bekerja sebagai pelayan restoran di Kelapa Gading dengan gaji Rp 12 juta per bulan. Peristiwa ini terjadi pada 16 Februari 2015.

Untuk proses penjualan, para pelaku memberikan uang 2,2 juta kepada ibunda korban dengan memintanya menandatangani secarik kertas yang dia tidak pahami peruntukannya.

“Korban sempat dibawa dengan menumpang KRL dari Bogor ke Kelapa Gading dengan singgah terlebih dulu di sebuah apartemen kawasan Kemayoran. Dia diantar oleh salah seorang pelaku W,” kata Asrorun Ni’am.

Sesampainya di apartemen di kawasan Kelapa Gading, korban bertemu dengan petugas dan mengantarkannya ke ruangan tempat audisi. Ia sempat melihat beberapa ABG yang hanya memakai pakain dalam di area tersebut.

Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang berinisial KW yang diidentifikasi sebagai pimpinan. Pada saat audisi berlangsung, dia diminta cek bodi dengan cara melepas baju dan tinggal pakaian dalam.

Asrorun lalu mengemukakan korban dinyatakan lulus cek fisik. Dia pun dibawa ke sebuah kafe D di wilayah Kelapa Gading untuk menemani tamu minum bir. KPAI memegang akta kelahiran korban yang baru berusia 14 tahun. Namun, salah satu anggota sindikat mengubah umur korban menjadi 19 tahun dengan nama palsu berinisial DS.

“Korban dipaksa minum bir hingga mabuk. Ketika dia bangun, dia mendapati ada bercak darah di kemaluannya,” tandas Ni’am.

Pada 19 Februari 2015, korban mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dari apartemen karena kelengahan anggota sindikat dan bodyguard. Korban melarikan diri dengan menumpang taksi dengan tujuan rumahnya di Bogor.

“Para pelaku lalu berusaha menjemput korban di Bogor, namun keluarganya berusaha menyembunyikan,” jelas Asrorun.

Kasus ini kemudian ditangani KPAI karena aduan salah seorang keluarga ke LPKSM PATROLI pada 2 maret 2015. Pada saat yang sama, para sindikat prostitusi mengadukan korban ke Mapolres Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tuduhan penipuan. Para pelaku melaporkan kasus ini dengan tuduhan penipuan karena korban sudah menandatangani kontrak kerja selama 2 tahun.

“Tuduhan ini karena ibunda korban diberi uang 2,2 juta sebagai tanda jadi korban bekerja di Kelapa Gading. Ibunda korban disuruh tanda tangan di atas kuitansi kosong,” ujar Asrorun.

KPAI pun melihat tuduhan ini tidak tepat dan terindikasi kriminalisasi kasus. Untuk mengatasi kasus ini, KPAI meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk advokasi korban.

Korban bersama ibundanya sudah mendapat kunjungan dari KPAI pada 1 April 2015. Mereka ditempatkan di Safe House untuk menghindari kejaran para sindikat ini. KPAI tidak akan menghentikan kasus meski ada permintaan dari keluarga korban dengan alasan akan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. (*)

sumber: www.kpai.go.id