Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI) mendorong pemerintah agar bersikap objektif dalam menyikapi konflik di Suriah.

"BIN, Polri, Kemenlu, dan Imigrasi harus transparan dan adil dalam menyikapi soal konflik Suriah yang melibatkan Islamic State (IS) dan tandzim jihad lainnya pada satu sisi melawan pemerintah Suriah (serta kelompok Syiah internasional) yang didukung oleh Amerika, Hizbullah Lebanon dan Iran," jelas PUSHAMI dalam rilisnya yang diterima Suara Islam Online, Jumat (13/3/2015).

PUSHAMI juga meminta klarifikasi kepada pemerintah (BIN, Polri, Kemenlu, Imigrasi) terkait dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan milisi Syiah Hizbullah di Suriah dan akan kembali Indonesia setelah 3 bulan.

"Ini adalah realisasi seruan Tokoh Syiah Ayatullah Ali Al-Sistani, Jumat 27 Juni 2014, yang mengajak warga Syiah untuk mengangkat senjata dan melawan IS dan tandzim jihad lainnya. Ulama Syiah lainnya, seperti Ayatullah Murtada Qazwaini dan Ammar Al-Hakim, bahkan memakai pakaian militer untuk meprovokasi relawan agar mau berperang di Suriah," ungkap PUSHAMI.

Selain itu, PUSHAMI juga menilai bahwa polemik yang dimunculkan oleh pemerintah di media atas konflik yang ada di Suriah merupakan upaya berbahaya, yaitu melakukan instalasi konflik suriah di Indonesia yang akan memicu konflik horizontal.

source

aduh sob mau ngapain itu orang indonesia gabung milisi syiah segala sob...apa mau bikin kekacauan di indonesia