Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Harry Azhar Azis mengatakan kualitas laporan keuangan pemerintahan semakin membaik. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat.

"Berarti kualitas penyusunan LKKL telah membaik," ujar Harry dalam diskusi Assesing Goverment Performance and Accountability in the United States and indonesia di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2015.

Berdasarkan data BPK, pada 2009, dari 44 dari 78 laporan keuangan kementerian dan lembaga atau sekitar 56 persen di antaranya memperoleh predikat WTP. "Dan pada 2013, meningkat, yaitu menjadi 64 dari 86 atau sekitar 74 persen," ucapnya.

Selain itu, walaupun peningkatan jumlah daerah yang mendapat WTP tidak sebaik di kementerian, trennya terus meningkat. Berdasarkan data 2009, pendapat WTP diberikan kepada 15 dari 504 daerah atau sekitar 3 persen. "Tapi, pada 2013, membaik, yaitu diberikan kepada 153 dari 456 atau sekitar 33 persen dari keuangan pemerintah daerah," ujar Harry.

Menurut Harry, opini yang diberikan BPK ini sekadar menilai kualitas pengelolaan anggaran pemerintah dari sisi transparansi laporan berdasarkan standar akuntansi, tidak mewakili penilaian ekonomis, efisien, keefektifan penggunaan uang negara. Untuk alasan ini, Harry mengatakan BPK memfokuskan pada sumber dayanya untuk menilai tiga aspek tersebut di atas pengelolaan keuangan negara melalui audit kinerja.

Sampai saat ini, laporan hasil pertanggungjawaban yang dikeluarkan BPK masih sampai 2013. "Yang 2014 sedang dalam proses," ucapnya.

BPK berharap kategori opini WTP, baik di kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah, meningkat dari tahun sebelumnya.

SUMBER