Peneliti utama dari The Jokowi Institute, Junaidi minta Abraham Samad mundur dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga sudah dua kali bertindak tidak terpuji. Pertama kasus bocornya surat perintah penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum. Kedua, bertemu dengan petinggi PDIP di Apartemen The Capital Residence di kawasan Senayan Jakarta, sebagaimana diungkap Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Pernyataan dan bukti yang dimiliki Hasto tentunya harus diuji kembali di dalam sidang Komite etik KPK. Tapi Samad, dinilai sudah melanggar Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan ancaman hukumannya lima tahun penjara," kata Junaidi, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/2).

Karena itu lanjut Junaidi, biar Abraham Samad fokus menghadapi masalah hukumnya, sebaiknya mundur dan jujur saja.

"Sangat Manusiawi Samad ingin jadi Cawapresnya Jokowi dan merapat ke PDIP di Pilpres 2014 lalu. Kekeliruannya kan sedikit saja, Samad lupa diri kalau dia sedang terikat dengan jabatannya sebagai Ketua KPK. Jadi yang terbaik itu, Samad mundur dan jujur," ujar Junaidi.

Pernyataan Hasto tentang Samad aktif melakukan pertemuan dengan elit PDIP semakin menguat setelah Supriansyah sahabat Samad yang juga pemilik apartemen mengakui kalau ada pertemuan antara Samad dengan petinggi PDIP.

"Jadi harusnya Samad punya rasa malu. Atau harus dibuka di sidang Komite Etik KPK dulu baru mundur?," tanya Junaidi.

Dosen di Universitas Djuanda Bogor, Jawa Barat ini juga mendorong agar Samad segera disidang di Majelis Etik KPK. Jangan alergi melaksanakan sidang kode etik.

"Kalau ini benar-benar terjadi, maka Samad yang sudah mendapat teguran keras pada sidang etik kasus Sprindik Anas Urbaningrum tentu untuk sidang etik ke depan kuat dugaan dia akan terbukti melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya," pungkasnya.


SUMBER