Kapal Pengawas Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 14 (empat belas) kapal perikanan ilegal, yang terdiri dari 7 (tujuh) kapal perikanan asing (KIA), dan 7 (tujuh) kapal perikanan Indonesia (KII). Penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 21-25 Januari 2015 dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin, di Jakarta (26/1)

Selanjutnya, Asep menjelaskan, KIA yang ditangkap terdiri dari 4 (empat) KIA berbendera Vietnam yang ditangkap oleh KP. Hiu Macan 001 di Perairan Laut Natuna pada tanggal 22 Januari 2015, yaitu KM. BTH 9611075 TS (75 GT, ABK 8 orang Vietnam), BTH 96782 TS (35 GT, ABK, 11 orang Vietnam), BTH 96783 TS (35 GT, ABK 7 orang Vietnam), dan BTH 96092 TS (24 GT, ABK 9 orang Vietnam). Selanjutnya keempat kapal tersebut dikawal menuju ke Stasiun PSDKP Pontianak. Sementara itu, 1 (satu) KIA berbendera Thailand KM 026 (80 GT, ABK 4 orang WNA Thailand dan 10 orang WNA Myanmar) ditangkap oleh KP Hiu 008 di perairan timur Lhokseumawe pada tanggal 25 Januari 2015, untuk proses hukum kapal dibawa ke Satker PSDKP Lampulo-Banda Aceh. Sedangkan 2 (dua) KIA berbendera Philipina, yaitu KM Garuda 5 (ABK 4 orang WNA Filipina) dan KM Garuda 6 (ABK 15 orang WNA Filipina), ditangkap pada tanggal 24 Januari 2015 oleh KP Hiu Macan Tutul 001 di perairan Laut Sulawesi dan diproses hukum di Pangkalan PSDKP Bitung.

Asep menambahkan, ketujuh kapal asing ilegal tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi dokumen perijinan dari Pemerintah RI, dan diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.

Tujuh Kapal Ikan Indonesia Ilegal
Dalam pelaksanaan gelar operasi pengawasan tersebut, KKP juga berhasil menangkap 7 (tujuh) kapal perikanan Indonesia (KII) yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan di beberapa lokasi yang berbeda.

Pada tanggal 21 Januari 2015, KP Hiu 004 menangkap 2 (dua) KII yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan maupun Surat Persetujuan Berlayar di Perairan Batam, Kepulauan Riau. Kedua kapal, yaitu KM Berkat Jaya (26 GT, ABK 7 orang WNI) dan KM. Galang Permai (6 GT, ABK 9 orang WNI), dikawal ke Satuan Kerja PSDKP Batam.

Sementara itu, 1 (satu) kapal ikan KM. Mandiri 777 (ABK 12 orang) ditangkap oleh KP. Hiu Macan 02 pada tanggal 24 Januari 2015 di Laut Maluku, diduga melakukan kegiatan perikanan tanpa dilengkapi SLO, selanjutnya proses hukum di Pangkalan PSDKP Bitung.  

Selanjutnya,  pada tanggal 24 Januari 2015, KP Hiu Macan 003 menangkap 4 KII, yaitu KM Samudera Jaya Raya I (88 GT, ABK 14 WNI dan 8 WNA Filipina), KM Samudera Jaya Raya Perkasa (28 GT, ABK 2 WNI dan 2 WNA Filipina), KM Cahaya Samudera (6 GT, ABK 4 WNI), dan KM Cahaya Samudera-02 (6 GT, dan ABK 3 WNI). Keempat kapal tersebut melakukan pelanggaran Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) operasi tunggal namun temuan dilapangan digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan dalam sistem kelompok (group). Kapal selanjutnya dikawal ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sorong untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Penangkapan kapal-kapal perikanan ilegal merupakan kerja nyata Pemerintah untuk menjaga sumber daya ikan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka lautan Indonesia akan dipenuhi oleh kapal-kapal pencuri ikan asing yang tentunya akan sangat berdampak terhadap kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan Indonesia, pungkas Asep.