Walau tergabung dalam koalisi partai politik pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Partai Hanura tidak bisa menyembunyikan kekecewaan terhadap sikap Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, mengatakan hingga kini Presiden belum juga melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden sendiri dan disetujui DPR.

Hingga hampir dua minggu sejak Paripurna DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri, Presiden Joko Widodo belum juga melantiknya.

"DPR harus bersikap kepada Presiden karena telah melecehkan DPR. Panggil Presiden Jokowi dan berikan penjelasan di DPR," kata Sudding, di gedung DPR, Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.

Dia mengatakan, DPR sudah menjalankan semua proses yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Namun hingga kini tidak ada respons. Sudding menilai, Presiden mengabaikan apa yang telah diputuskan oleh lembaga DPR.

Dia mendesak pimpinan DPR untuk menyurati Presiden Jokowi. Kata Sudding, wajib bagi Presiden memberi penjelasan di DPR. "Jangan hanya sekedar lewat jumpa pers. Paling tidak DPR ajukan hak dan Presiden ajukan jawaban kenapa tidak dilaksanakan (pelantikan Kapolri), apa yang telah dilakukan DPR," kata Sudding.

Pada Paripurna DPR 15 Januari lalu, hanya Demokrat yang meminta pelantikan Komjen Budi Gunawan ditunda. Sementara sembilan fraksi lainnya setuju.

Diketahui, sembilan fraksi setuju lantaran ada jaminan dari Fraksi PDI Perjuangan bahwa Komjen Budi Gunawan akan dilantik oleh Presiden Jokowi.

Namun, setelah mendapat surat dari DPR, Presiden menangguhkan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Presiden bersikap, memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman, dan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Komjen Badrodin Haiti.
Sumur




Sejumlah kader PDI Perjuangan mulai terang-terangan menyerang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satunya Effendi Simbolon, yang bahkan memprediksi kalau kepemimpinan Jokowi tidak akan bertahan lama.

Menyikapi reaksi dari kader seperti itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini pun angkat bicara.

"Menyikapi situasi akhir-akhir ini dengan terjadinya konflik antar KPK dengan Polri, kami semua berharap agar dapat menahan diri. Terutama kader-kader PDI Perjuangan," kata politikus senior PDIP, TB Hasanuddin, di Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP ini meminta semua kader tidak membuat pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana.

Purnawiran TNI ini meminta seluruh kader untuk kembali ke fatsun awal seperti yang disampaikkan Megawati Soekarnoputri kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di Hotel Luansa pada 11 Januari 2015.

"Ibu Ketua Umum secara tegas mengatakan bahwa PDI Perjuangan harus mendukung penuh Presiden yang didukung PDI Perjuangan, yaitu Presiden Jokowi-JK," kata Hasanuddin.

Dia mengatakan, segala keputusan Presiden Jokowi harus didukung oleh seluruh kader. "Jadi tidak ada pilihan lain, apa pun yang diputuskan Presiden Jokowi wajib didukung sepenuhnya oleh kader-kader PDIP," katanya.

Hasanuddin melihat saat ini loyalitas kader sedang diuji. Apakah tetap setia pada keputusan dan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, atau sebaliknya.

Jadi keputusan apa pun nanti yang akan diambil oleh Presiden Jokowi, katanya, seluruh kader dapat memahami dan mendukung sepenuhnya dengan ikhlas. "Kepada para pejabat tinggi negara, saya mengimbau agar dalam membuat pernyataan-pernyataan lebih arif, dewasa, dan lebih negarawan. Jangan justru sebaliknya, memperruncing atau memperkeruh suasana dan kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi," ujar Hasanuddin.

Dia meminta bersama-sama menyelesaikan masalah bangsa ini dengan arif dan bijak.

Presiden prematur

Effendi Simbolon juga pernah menilai Presiden Jokowi masih belum siap menjadi Presiden. Sebab, banyak hal yang ia tangani sendiri. "Presidennya juga prematur," kata Effendi, saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' yang diadakan Paramadina Graduate School of Communication di Kampus Paramadina, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin 26 Januari 2015.

"100 hari belum cukup beri assessment. Saya tidak ingin cari kesalahan yang lama. Tetapi, berangkatnya pemerintahan ini terus terang antara nakhoda dengan kru tidak saling kenal. Bayangkan, kalau antarkru tidak saling kenal. Tetapi, sebuah keniscayaan. Ini harus kita terima."

Menurut Effendi, orang-orang di sekeliling Jokowi dalam menjalankan pemerintahan banyak yang tidak kompeten, sehingga membawa pengaruh buruk.

"Yang atur anak kecil, yang diatur prematur, inkubator jadinya. Ketika Presiden selesaikan masalah KPK-Polisi yang dipanggil Wantimpres dong, ring dalam dong dimanfaatkan. Tetapi, ini malah dipanggil orang di luar sistem," katanya.
Sumur

Serangan dimulai... panastak pd tiaraap...