Menkopolhukam Minta KPK Hormati Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelesaikan kasus hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dia meminta penyidikan kasus dugaan kepemilikan rekening gendut Kepala Polri pilihan Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat itu tak berkepanjangan seperti kasus-kasus lainnya.

"Kalau KPK sudah punya alat bukti yang kuat, ya, segera diproses. Jangan diambangkanlah seperti Pak Suryadharma Ali, Jero Wacik, dan Bhatoegana. Century sampai sekarang juga tidak ada keputusan," kata Tedjo di Istana Negara, Senin, 19 Januari 2015. (Baca juga: Buntut Kasus Budi Gunawan, KPK Periksa 2 Jenderal.)

Tedjo menuturkan KPK harus menghormati semua pihak dengan segera menyelesaikan kasus hukum Budi Gunawan. "Menghormati semua. KPK juga harus menghormati pemerintah, ya, dengan menyelesaikan secepat-cepatnya kasus Budi Gunawan," ujarnya. (Baca juga: Dua Indikasi Presiden Jokowi Dipengaruhi Megawati.)

Setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Penundaan dilakukan hingga proses hukum di KPK selesai. Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. (Baca juga: Kapolri Terpilih dan Plt dalam Bayangan Rekening Gendut.)

KPK sendiri pagi ini memanggil tiga perwira tinggi polisi untuk diperiksa terkait dengan kasus yang menjerat Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ketiganya adalah Widyaiswara Utama (guru utara) Sekolah Pimpinan Kepolisian Inspektur Jenderal Syahtria Sitepu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Herry Prastowo, dan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat Komisaris Besar Ibnu Isticha.

ANANDA TERESIA

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...ati-Pemerintah

menkopolhukam ko ikut2 ngurusin korupsi si budi