Jakarta - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dan menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri adalah putusan yang tepat. Dengan putusan ini, Jokowi dinilai membuktikan bukan petugas partai.

"Memang harus punya keberanian keluar, your are the real president. Kamu (Jokowi) bukan petugas partai. Lakukan kewenangan kamu secara bebas, jangan lagi mau direcoki," kata Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, dalam diskusi Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).


Sebagai presiden, Jokowi pasti punya intervensi dari partai pendukungnya terkait persoalan Komjen Budi Gunawan. Selain itu, Jokowi juga mesti memperhatikan proses politik di DPR yang sudah melakukan uji kelayakan, rapat pleno, hingga paripurna yang akhirnya meloloskan mantan Kapolda Bali itu.

"Kalau Pak Jokowi menolak Budi Gunawan, itu mungkin bisa diimpeachment DPR. Itu presiden bisa dijatuhkan DPR. Tapi, Kapolri diangkat dan diberhentikan atas persetujuan presiden," ujarnya.

Namun, akhirnya Jokowi
dianggap memainkan strategi politik cantik terkait status Budi Gunawan. Dengan putusan yang menunda tapi tidak membatalkan pelantikan Budi Gunawan dinilai kalau Jokowi membaca keinginan publik.



http://m.detik.com/news/read/2015/01...trategi-cantik