REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP meminta semua pihak menghormati figur pilihan Presiden Joko Widodo yang ditunjuk sebagai kapolri. Sebab, penunjukkan kapolri merupakan hak prerogatif presiden.

"Saya rasa kita semua harus menghormati pilihan Presiden Jokowi karena merupakan hak beliau," kata Plt Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto setelah acara perayaan HUT PDIP ke-42 di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah melakukan pertimbangan matang dengan melihat rekam jejak, sisi kepemimpinan, dan kesamaan visi misi sebelum menentukan.Selain dari figur, tutur dia, Presiden Jokowi juga menentukan calon kapolri dari perkiraan tantangan keamanan yang akan dihadapi Indonesia ke depan.

"Tentu Presiden Jokowi mempertimbangkan aspek kepemimpinan dan juga pertimbangan-pertimbangan tantangan ke depan sebelum mengajukan," ujarnya.

Tindakan Presiden mengusulkan calon kapolri sebelum waktu berakhirnya masa jabatan Kapolri, menurutnya hal yang biasa jika pemerintahan baru melakukan konsolidasi kekuasaan.

Ia juga berpendapat wajar jika terjadi penolakan atas pilihan Jokowi. Sebab, semua pihak menginginkan sosok terbaik dan memiliki pandangan pribadi untuk sosok tersebut. "Penolakan pada jabatan politik wajar, tetapi saya kira setelah melihat kinerjanya pandangan dapat berubah," katanya.

Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri baru menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman dengan mengirim surat kepada DPR untuk persetujuan pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Dalam surat tertanggal 9 Januari 2014 itu, Presiden Jokowi memandang Budi Gunawan mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri. Budi Gunawan merupakan salah satu senior Akpol angkatan 1983 yang berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Ia saat ini tengah menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Namun Budi Gunawan pernah diduga memiliki rekening gendut sehingga ada beberapa pihak yang meragukan kualitas rekam jejak pejabat Polri tersebut.

SUMBER BAROKAH

PDIP: Wajar Jokowi Pilih Kapolri yang Dikenal

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto--Metrotvnews.com/Husen Miftahudin


Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempercayakan Presiden Jokowi memilih sendiri nama Kapolri dan Panglima TNI. Namun, PDIP mengaku juga telah mengajukan nama calon Kapolri , untuk dijadikan pertimbangan Presiden Jokowi.

"Sesuatu yang memang mengikuti mekanisme presiden. Meskipun demikian, kita parpol menjadi pertimbangan, tapi itu kita kembalikan lagi ke presiden" kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, saat ditemui di kantor DPP PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Ia mengungkapkan, menjadi hal yang wajar bagi Presiden Jokowi untuk memilih seseorang yang akan menjadi Kapolri dan Panglima TNI. Utamanya, ialah seorang yang dikenal dan diandalkan untuk bisa bekerja secara bersama. "Wajar presiden menentukan seseorang yang dikenal, terutama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Itu sudah menjadi hak prerogatif presiden lah yang menentukan itu," ujarnya.

Namun, apabila Presiden Jokowi hendak memilih seorang calon untuk dijadikan sebagai Panglima TNI dan Kapolri, ia berharap agar Presiden Jokowi juga harus melihat kinerja calon tersebut. "Terutama Kapolri yang dimana presiden harus melihat kinerjanya agar dapat membantu mencapai target-target Jokowi," pungkas Hasto.

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno membenarkan bahwa Presiden Jokowi telah mengusulkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Presiden Jokowi telah mengirimkan surat usulan tersebut telah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak jumat 9 Januari 2015 kemarin.

SUMBER PUJAAN PANASTAK



Tidak perlu dipertimbangkan, apapun pilihan Jokowi itu suara rakyat!
Semua perkataan Jokowi mewakili rakyat
Yang menentang Jokowi khususnya nasbung silakan keluar dari Indonesia