Lompatan Jakarta Menata Birokrasi

KOMPAS.com - Terhitung mulai 2 Januari 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus 1.500 jabatan, menyisakan 4.676 jabatan dari total 8.011 jabatan sebelumnya. Ada 1.835 jabatan yang dikosongkan sementara. Konon, pemangkasan ini terbesar dalam sejarah birokrasi Indonesia.

Jumat (2/1) pagi, sehari setelah pesta kembang api, sisi selatan Monumen Nasional Jakarta tampak muram. Mendung menggelayut saat ribuan pejabat eselon II-IV bersiap mengikuti pelantikan. Gerimis yang sempat mengguyur membuat lapangan basah. Angin bertiup sepoi.

Dengan setelah seragam yang dominan warna putih, pejabat berbaris rapi, bersiap menyuarakan sumpah jabatan. Hari itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memimpin pelantikan. Sejumlah pemimpin agama dengan kitab suci masing-masing bersiap menjadi saksi.

Ada wajah ceria, datar, dan duka. Senada dengan ”garis nasib” karier mereka. Ada yang promosi atau naik jabatan, ada yang mutasi wilayah atau instansi, ada pula yang turun jabatan.

Lewat pengeras suara, Basuki meminta para pejabat benar-benar meresapi isi sumpah. ”Tak hanya semua yang hadir saat ini, Tuhan mencatat sumpah Bapak-Ibu, Dia Mahatahu,” kata Basuki.

Seusai pembacaan sumpah, dalam sambutannya, Basuki dengan tajam menyampaikan harapan. ”Saya akan mengevaluasi (kinerja) setelah tiga bulan. Jika masih ada yang nekat korupsi, hati-hati! Saya marah kepada Anda yang masih mencuri uang rakyat,” kata Basuki.

Perampingan struktur birokrasi, kata Basuki, semata-mata untuk memperbaiki mutu pelayanan publik. Dia berharap para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI memosisikan diri sebagai pelayan rakyat, bukan dilayani seperti majikan atau bos. ”Tak ada kesempatan untuk berdiam diri,” ujarnya.

Sejumlah pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilakukan oleh konsultan tiga bulan terakhir. Proses ini diharapkan menghasilkan pejabat dengan kompetensi lebih baik. Namun, Basuki menyatakan tidak tertutup kemungkinan lolosnya orang-orang dengan rekam jejak kurang baik.

Basuki mengimbau para pegawai untuk menolak suap serta menghindari setiap upaya melawan hukum. Dia meminta stafnya untuk melaporkan tekanan, ancaman, serta gratifikasi yang biasa dimaksudkan untuk memuluskan urusan. ”Jika Bapak-Ibu tidak berani melawan, sama saja dengan melawan saya,” kata Basuki.

Sanksi copot jabatan akan disematkan kepada pejabat yang dianggap melawan hukum atau tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi akan dilakukan secara periodik setidaknya tiga bulan sekali. Menurut Basuki, ada ribuan PNS yang memiliki peluang untuk promosi dan siap menggantikan pejabat sebelumnya.

Rombak struktur

Selain penggantian pejabat, perombakan struktur diwarnai dengan penggabungan dan pemecahan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dinas Pekerjaan Umum, misalnya, dipecah menjadi dua, yakni Dinas Tata Air dan Dinas Binamarga. Sementara Dinas Pengawasan Penertiban Bangunan dan Dinas Tata Ruang digabung menjadi Dinas Penataan Kota.

Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, perampingan jumlah pejabat, penggabungan, dan pemisahan SKPD dimaksudkan untuk mengefektifkan kerja serta mengefisienkan pemakaian anggaran. Penghapusan beberapa penyuluh di tingkat kelurahan, misalnya, tidak menghilangkan fungsi penyuluhan karena akan dirangkap oleh pejabat lain.

Terkait urusan perizinan, sejumlah layanan disatukan dalam Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) sehingga memotong jumlah petugas dan lokasi pelayanan. Sebelumnya ada 518 jenis perizinan yang tersebar di sejumlah SKPD di DKI Jakarta. BPTSP direncanakan berdiri di setiap kelurahan dan kecamatan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Deddy S Bratakusumah, berpendapat, pemangkasan jabatan yang ditempuh Basuki terbilang besar dan pertama ditempuh pemerintah daerah di Indonesia. Dia berharap, selain perizinan jadi lebih murah, mudah, dan cepat, penanganan beragam masalah yang dihadapi warga juga harus lebih cepat.

Persoalan yang selama ini dihadapi warga, seperti tumpukan sampah, genangan, atau jalan rusak, seharusnya jadi lebih cepat tertangani. ”Warga bisa mengecek keberhasilan reformasi birokrasi dari sisi mutu layanan serta anggaran untuk publik. Seharusnya layanan jadi lebih baik, sedangkan belanja pegawai berkurang,” ujarnya.

Porsi anggaran DKI Jakarta untuk belanja pegawai memang kecil, yakni 22 persen, dibandingkan total anggaran tahun 2014 sekitar Rp 60 triliun. Namun, nominalnya yang mencapai Rp 13 triliun terbilang besar karena jumlah pegawai besar. Dengan perombakan itu, belanja langsung seharusnya bertambah.

Selain soal pengelolaan anggaran, perombakan struktur dan pola kerja birokrasi diharapkan juga memperkecil ruang penyimpangan dana. Selain mengubah mekanisme pengadaan barang dan jasa, pos pengeluaran di sejumlah satuan kerja juga dipangkas, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun ini.

Hasil dari lompatan itu memang belum terlihat. Namun, Basuki menjanjikan harapan bagi warga Ibu Kota. Dia mengidamkan Jakarta menjadi kota yang maju dengan warganya yang bahagia, tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya. (Mukhamad Kurniawan)

http://megapolitan.kompas.com/read/2...nata.Birokrasi