Jakarta - Semangat pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk memberantas illegal fishing ternyata tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh aparat dan jajaran di bawahnya.

‎Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya menghalang-halangi pemerintah dalam memberantas illegal fishing.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami garis bawahi, bahwa ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan punya konsentrasi yang cukup kuat untuk menegakkan pelanggaran-pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Tapi sayangnya dari hasil pengamatan kami di KPK ada beberapa pihak, misalnya kementerian atau institusi terkait tidak terlalu memberikan ruang atau dukungan yang kuat terhadap konsentrasi untuk lebih menyelamatkan laut dan perikanan kita," kata Abraham usai Rapat Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12).

Abraham menyatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Susi terkait permasalahan penyelamatan kekayaan laut Indonesia. Menurut Abraham, Susi dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan punya konsetrasi yang kuat mengenai penindakan ‎terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah kelautan.

Untuk itu, Abraham mengimbau TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung yang telah mendeklarasikan komitmen bersama penyelamatan sumber daya alam untuk segera merealisasikan penyelamatan sumber daya alam dengan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak pelanggaran di perairan Indonesia.

"Kongkritnya pihak-pihak terkait, yakni TNI dan kepolisian harus memberikan dukungan yang kuat, memberikan support yang kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera berkonsentrasi menyelamatkan laut, ikan dan perikanan kita," tegas Abraham.

Abraham menyatakan, dukungan yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat dilakukan dengan menyederhanakan birokrasi dalam mengeksekusi kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Menurutnya, yang terpenting saat ini langkah-langkah kongkrit di lapangan dalam menyelamatkan kekayaan laut dan perikanan Indonesia.

"Utamanya berkaitan dengan akhir-akhir ini yang kita tahu ada konsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan eksekusi terhadap kapal-kapal illegal fishing yang masuk dari luar, kapal-kapal asing, dan ini kita imbau kepada TNI, dan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan dukungan yang kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bisa menyelamatkan sumber daya alam kita," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Susi menyatakan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah data kepada KPK untuk ditindaklanjuti. Menurut Susi, pihaknya menemukan banyak nama kapal, dan perusahaan yang teridentifikasi fiktif.

"Nanti sebagian data akan kita publish. Yang jelas kita reguler akan update dalam press conference di kantor, di Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap minggu. Kita akan reguler update informasi tentang kapal-kapal yang melakukan penangkapan di wilayah kita," katanya.

Susi menyatakan, upaya memberantas illegal fishing dengan menangkap kapal asing yang ilegal dan menenggelamkannya telah menghasilkan dampak.

Pemerintah Vietnam yang dikenal sebagai salah satu negara asal manusia perahu telah meminta perlindungan kepada pemerintah Indonesia atas 1.928 kapal mereka yang ada di wilayah Natuna. Permintaan ini, kata Susi menjadi gambaran betapa banyaknya kapal-kapal asing yang secara ilegal meraup ikan di perairan Indonesia.

"Bayangkan Vietnam yang negara kecil saja sudah begitu banyak kapalnya. Dan bukan kapal kecil loh ya. Paling kecil mereka 70 gross ton sementara kapal kita paling besar 70 gross ton. Jadi jangan anggap itu sampan. Kapal Tiongkok, Thailand lebih besar lagi, 200-an, 300-an. Jadi bisa dibayangkan negara yang lebih besar pasti lebih banyak lagi," ungkap Susi.

Untuk itu, Susi meminta KPK, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk bekerja sama menyelamatkan kekayaan sumber daya laut Indonesia. Susi berharap, langkah tegas yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK terhadap kapal asing ilegal ini dapat membangkitkan industri perikanan nasional.

"Saya dapat SMS dari nelayan-nelayan, ikan sudah banyak ditangkap nelayan. Biasanya dua minggu mereka dapat sekarang dua hari sudah dapat, Jadi good. Very positive. Hanya, tentu tidak boleh hangat-hangat tahi ayam ya kata orang kan. Jadi ini harus terus dan yang bisa mengawal adalah KPK dan media. Lain dari itu enggak bisa. Saya punya keterbatasan kan. Jadi umur, pekerjaan juga, dan sebagainya. Jadi harus dibantu semua stake holder," kata Susi.

Selain pemberantasan kapal asing yang mencuri ikan secara ilegal, dalam pertemuan dengan pimpinan KPK ini, Susi juga meminta agar nelayan-nelayan dapat dilindungi secara hukum. Menurut Susi, sebagai sebuah kelompok budaya, nelayan menjadi tokoh penting dalam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

"Jadi jangan sampai kalau mereka nanti dipertanyakan kapasitas kapabilitasnya bisa digantikan dengan nelayan asing misalnya. Jadi mereka wajib dilindungi, wajid diproteksi. Itu yang paling penting," tegasnya.