Jakarta -Rapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono memutuskan, tahun depan akan dibayar sisa ganti rugi lumpur Lapindo Rp 781 miliar.

Basuki mengatakan, dana Rp 781 miliar itu untuk ganti rugi sisa tanah yang terkena lumpur. Dari total ganti rugi Rp 3,8 triliun, Lapindo hanya bisa mengganti Rp 3,03 triliun dan ada sisa Rp 781 miliar.

"Karena Lapindo sudah menyatakan tidak ada kemampuan lagi untuk melunasi atau membeli tanah itu, diputuskan oleh rapat tadi, pemerintah akan membeli tanah itu Rp 781 miliar, tapi Lapindo harus menyerahkan semuanya keseluruhan tanah yang ada di peta terdampak," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Tujuan pemerintah saat ini tidak untuk membeli tanah yang terkena dampak tersebut, tapi pemerintah membantu masyarakat yang rumahnya terkena dampak lumpur tersebut, dan sudah 8 tahun menunggu ganti rugi.

"Sehingga nanti BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) bisa kerja, supaya tidak ada dampak yang lebih luas lagi di luar peta terdampak," jelas Basuki.

Jadi nanti dengan membayar Rp 781 miliar tersebut, nanti Lapindo akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah area terdampak kepada pemerintah. Bila dalam 4 tahun, dana Rp 781 miliar tidak dilunasi, tanah akan disita pemerintah.

"Saya kira itu (jangka waktu 4 tahun) cukup fair, karena semangatnya adalah untuk rakyat. Semangatnya itu karena tidak ada cara lain. Kecuali kalau ada alternatif lain. Tapi saya kira itu alternatif yang fair untuk bisa menyelesaikan masalah ini," jelas Basuki.

Pada kesempatan itu, Basuki mengatakan dia telah menghubungi Nirwan Bakrie selaku petinggi Lapindo dan menyetujui langkah pemerintah tersebut.

Dana Rp 781 miliar tersebut rencananya akan dianggarkan dalam APBN Perubahan 2015. Nanti akan ada bentuk perjanjian dengan Jaksa Agung.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo berterima kasih kepada Jokowi yang mengambil keputusan penting untu masyarakat Porong, Jawa Timur.

http://finance.detik.com/read/2014/1...-rp-781-miliar

Dijaman SMI selalu di tolak, di jaman Jokodok langsung dibayarkan

Bargain politic Golkar masuk KIH



Ini namanya Bakrie dikasih duit APBN Rp 781 miliar