TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat tawaran utang baru dari World Bank. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan World Bank menawarkan sejumlah utang baru dalam nominal besar untuk membantu pembangunan infrastruktur Indonesia.

"Intinya, bagaimana memanfaatkan pinjaman-pinjaman bilateral yang lebih murah, lebih long term, untuk pembangunan infrastruktur kita," kata Sofyan setelah bertemu dengan perwakilan lembaga donor dunia itu di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: BI Terbitkan Aturan Utang Luar Negeri)

Saat ditanya berapa dana yang bakal dikucurkan World Bank, Sofyan hanya mengatakan nominal yang mereka tawarkan cukup besar dan lebih menguntungkan dibanding penerbitan global bond oleh pemerintah. "Oh, besar sekali. Pokoknya, tinggal nanti negosiasi dengan tim mereka," ujar Sofyan yang hendak bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. (Baca: Ekonom: Waspadai Peningkatan Utang Luar Negeri)
Menurut Sofyan, perwakilan pemerintah bisa bernegosiasi dengan World Bank untuk membicarakan tujuan pinjaman, seperti pembangunan pembangkit listrik atau infrastruktur lainnya. "Intinya, bunganya lebih murah, kemudian waktu pembayaran panjang. Tapi lebih murah daripada pinjaman penerbitan global bond." (Baca: Tiga Cara Ini Diyakini Bisa Tekan Utang Swasta)

Sofyan menuturkan kedatangan World Bank bisa menambah ragam pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya membiayai pembangunan infrastruktur di Tanah Air. "Itu (besarannya) berbeda-beda. Intinya, kami manfaatkan pinjaman multilateral dan bilateral untuk sedapat mungkin mengurangi pinjaman komersial," ujarnya. (Baca: Utang Luar Negeri Indonesia Naik)

Mengutip data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, total utang luar negeri pemerintah hingga Mei lalu mencapai Rp 678,81 triliun. Utang tersebut berasal dari empat sumber: dua sektor utama dari pinjaman bilateral dan multilateral serta sektor komersial bank dan suppliers. (Baca: SBY Klaim Sukses Turunkan Rasio Utang Luar Negeri)

Total pinjaman bilateral mencapai Rp 367,10 triliun atau setara dengan 53,9 persen dari pinjaman luar negeri, dengan pemberi pinjaman terbesar adalah Jepang sebesar Rp 243,70 triliun, disusul Prancis (Rp 24,96 triliun) dan Jerman (Rp 22,20 triliun). Sedangkan gabungan sindikasi pinjaman dari negara lain sebesar Rp 76,24 triliun. (Baca juga: Utang Luar Negeri Naik, BI Dorong Hedging)

Sedangkan pinjaman multilateral tercatat Rp 271,05 triliun atau 39,8 persen dari total pinjaman luar negeri Indonesia, dengan pemberi pinjaman terbesar adalah World Bank sebesar Rp 158,32 triliun, lalu ADB (Rp 103,37 triliun) dan IDB (Rp 6,83 triliun). Sindikasi lainnya sebesar 2,54 triliun. Sementara itu, untuk pinjaman dari sektor komersial bank tercatat sebesar Rp 40,36 triliun atau 5,9 persen, dan pinjaman dari suppliers sebesar Rp 300 miliar atau tidak mencapai 1 persen.

http://www.tempo.co/read/news/2014/1...owi-Utang-Baru

konon pada suatu waktu



Bikin kartu ini kartu itu dananya darimana pak Jokowi ? ---- penggalan waktu debat capres