"Larang Sepeda Motornya Sekarang, Kok Beli Bus Gratisnya Baru Tahun Depan, Pak Ahok?"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pro dan kontra masih mewarnai kebijakan pelaragan sepeda motor melintas di kawasan Jalan MH Thamrin - Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Seorang warga Puri Kembangan, Jakarta Barat, Adam Martin (26), keberatan dengan kebijakan itu. Menurut dia, seharusnya, sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI membenahi transportasi massal terlebih dahulu. Penerapan saat ini dinilainya terkesan dipaksakan dan tak diikuti solusi bagi pengguna jalan.

"Saya bingung banget sama kebijakan mengatasi macetnya Pak Ahok (Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama) yang satu ini. Larang sepeda motor, tapi tidak disediakan lahan parkir dan beli bus gratisnya juga baru tahun depan," kata Adam, yang bekerja di kawasan MH Thamrin, kepada Kompas.com, Selasa (25/11/2014).

Rencananya, pada tahun 2015, Pemprov DKI akan membeli sebanyak 100 bus tingkat. Sementara, penerapan pelarangan sepeda motor ini akan dilaksanakan pada 17 Desember 2014. Pemprov DKI menyediakan lima bus tingkat wisata gratis, Transjakarta koridor I, dan angkutan umum lainnya yang melintas di kawasan tersebut sebagai alternatif bagi pengguna sepeda motor. Akhir pekan ini, DKI bakal menerima sebanyak lima bus dari Tahir Foundation.

Untuk lahan parkir sepeda motor, DKI menggunakan gedung-gedung yang sudah ada, di antaranya di Lapangan IRTI Monas, Hotel Pullman/Wisma Nusantara, dan Grand Indonesia.

"Saya enggak kuat deh lihat bon parkirnya kalau disuruh park and ride di parkiran Grand Indonesia. Saya ini kerja dari pagi sampai malam, bisa-bisa bon parkirnya nyampe Rp 50.000 lagi tiap harinya. Sudah BBM naik, sekarang dipersulit lagi sama aturan ini," keluh Adam.

Tak hanya Adam, Adi (29) yang bekerja di kawasan Medan Merdeka Selatan juga tak sepakat dengan kebijakan Ahok tersebut. Menurut dia, seharusnya Pemprov DKI dapat memberi jaminan jika angkutan massal yang disediakannya nyaman dan aman. Transjakarta yang dibanggakan oleh Pemprov DKI, lanjut dia, tak jarang bermasalah. Adi mengaku tidak akan beralih menggunakan transportasi umum. Ia lebih memilih mencari jalan pintas atau alternatif menuju kantornya.

"Saya kapok parkir kalau bukan di kantor saya. Waktu itu, saya parkir di IRTI, beda yang jaga (parkir), beda juga 'nembak' tarif parkirnya. Benahi dulu deh parkiran sama busnya, baru diterapin aturannya. Nah ini, aturannya diterapin, baru dibenahi bus sama yang lainnya," kata Adi.

Penolakan juga disampaikan oleh Asep (50) seorang tukang ojek yang biasa "mangkal" di kawasan Bunderan Hotel Indonesia. Asep mengatakan, ia tidak akan mengikuti aturan tersebut dan lebih memilih untuk mengantarkan pelanggannya menggunakan jalur belakang (jalur tikus). Ia menduga, ke depannya sepeda motor akan dilarang beroperasi di seluruh jalan protokol Ibu Kota, tidak hanya di kawasan Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat saja.

"Ya nanti paling motor kayak Bajaj, tidak boleh lewat di jalan-jalan besar. Cuma mobil-mobil saja yang boleh lewat di jalan besar yang aspalnya bagus. Kita mah ikut pimpinan saja deh, dia mau bicara apa, ya sudah diikuti saja apa maunya," kata Asep.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...epan.Pak.Ahok.