JAKARTA - Kepala daerah kembali curhat terkait posisinya di depan hukum. Kali ini, para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), kemarin, yang berkeluh kesah di hadapan Presiden Jokowi.

”Ada hal yang selama ini cukup mengganjal dalam setiap pertemuan kami,” kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, mengawa li curhatnya terkait persoalan hukum di depan presiden, di Istana Bogor, Jakarta, kemarin (24/11).

Dia menyatakan, kalau secara prinsip, seluruh gubernur sepakat tidak boleh ada ruang dan celah untuk korupsi. Namun, tambah dia, ada persoalan prosedur dan aturan yang juga harus ditaati ketika ingin menegakkan pemberantasan korupsi. Dia kemudian menunjuk ekspose perkara yang kerap mendahului seluruh rangkaian proses.

”Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan, kami kehilangan wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan,” kata gubernur Sulawesi Selatan itu.
Politisi Partai Golkar itu berharap tahapan ekspose perkara baru dilakukan setelah melalui pemeriksaan oleh lembaga yang memang diberi wewenang oleh undand-undang.

Misalnya, sebut dia, pemeriksaan oleh BPKP, BPK, atau inspektorat jenderal (Irjen). Dengan memotong tahapan pemeriksaan oleh lembaga-lembaga tersebut, dia menyatakan, kalau dia dan rekan-rekannya sesama gubernur seperti menjadi target.

Secara tidak langsung dia menuding KPK senagai pihak yang membidik mereka. ”Kami merasa sepertinya kami digilir untuk dikenai (kasus hukum),” imbuhnya.
Curhat sejenis pernah pula disampaikan sejumlah kepala daerah kepada Presiden SBY ketika masih menjabat. Yaitu, ketika bersama-sama ada di forum rapat kerja (raker) pemerintah 2013, yang dilaksanakan di JCC, Jakarta, Januari 2013 silam.

Namun, saat itu, bukan hanya para gubernur yang hadir, ada juga bupati dan walikota. Berdasar data kemendagri mulai 2004- 2013, ada setidaknya 21 gubernur dan 7 wa kil gubernur yang tersangkut perkara hukum. Statusnya mulai tersangka sampai terpidana. Jumlah itu tentu semakin besar kalau diperlebar dengan mereka yang berstatus saksi. ”Kalau kami korupsi, penjarakan kami.

Tapi, kalau tidak, kami butuh orang dan ke kuatan untuk melindungi kami,” ujar Syahrul kembali. Sebab, menurut dia, dengan mudahnya ekspose perkara muncul, para gubernur seperti dirinya kehilangan daya akselerasi melakukan terobosan-terobosan di pemerintahan.

”Karena belum apa-apa sudah terekspose di media massa, bahwa terjadi masalah. Padahal, itu belum tentu,” imbuhnya. Pada kesempatan itu, Syahrul juga sempat menyinggung tentang prosedur pemanggilan oleh aparat eksternal tanpa melalui aparat pengawan internal pemerintah (APIP).

Hal tersebut, menurut dia, juga berpotensi mendelegitimasi pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bisa memahami keresahan para gubernur tersebut. Sebab, sebagai mantan gubernur dan walikota, dirinya juga sempat merasakan hal senada.

Karena itu, presiden mendorong agar setiap pemriksaan kepada kepala daerah telah melakukan proses cek dan cek ulang. ”Tahapan-tahapan yang ada harus dilalui, sehingga tidak sedikit-sedikit dipanggil. Ini juga akan kami sambungkan dengan kapolri dan jaksa agung,” kata presiden. (dyn)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2014/11/gub....J9r2ONCp.dpuf