Jakarta - Presiden Jokowi berencana menerapkan revolusi mental di lingkungan pemerintahannya. Gerakan revolusi tersebut akan terasa efektif jika diterapkan secara menyeluruh tidak hanya di birokrasi, tapi juga masyarakat.

"Apakah bisa birokrasi direvolusi mental? Harusnya dibalik, bisa enggak masyarakat direvolusi mental juga. Tidak mungkin sendiri, semua saling berkait," kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, dalam diskusi Polemik yang digelar Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).

Danang mencontohkan dalam pengkajian Ombudsman soal pelayanan publik di Kantor Urusan Agama atau KUA. Menurutnya, seringkali yang melakukan modus pungli bukanlah birokrat, melainkan‎ masyarakatnya.

"KPK dan Ombudsman launching indeks integritas‎, ada yang di bawah standar nasional. Kementerian Agama di unit pernikahan. Misal di KUA apakah benar perilaku pungli itu dilakukan sendiri oleh petugas KUA? Kan masyarakat juga beri sesuatu, yang nikah pelaku pungli juga. Pungli itu sama dengan perilaku korupsi ya koruptor karena mereka beri suap pada petugas KUA," kata dia.

‎Sebenarnya semangat revolusi mental sudah dimulai sejak 2009 lalu, bersamaan dengan lahirnya UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun, Danang menuturkan selama 6 tahun belakangan, implementasinya masih rendah.

"UU sudah diamanatkan reformasi birokrasi. UU 25 tahun 2009 soal pelayanan publik, sudah 6 tahun jalan, implementasi pusat dan daerah masih di bawah 20 persen. Mekanisme pengawasan masih rendah. Dulu UKP4 dan Ombudsman dikira bisa mengawasi tapi tetap tak bisa kalau teguran tak didengar juga. Artinya kita harus concern dan khawatir seberapa tinggi kabinet kemarin dan dipertanyakan pada kabinet saat ini," kata Danang.

‎Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman mengatakan mental masyarakat yang gemar dengan hal-hal instan harus direvolusi pula, untuk menunjang revolusi mental.

"Mental masyarakat kita ini instan atau by pass. Saya saksikan sendiri, saya buat paspor hijau di luar dinas. Saya pakai jalur normal, saya datang 3 kali dimungkinkan. Tapi ada petugas yang tawarin 1 kali datang. Kalau saya turuti ya saya tabrak UU 25 Tahun 2009 itu sendiri. Istri dan anak saya juga saya larang, harus bisa jalan prosedural," ujarnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi yang pertama menyuarakan revolusi mental perlu menjadi contoh nyata bagi birokrat dan masyarakat. Jangan sampai Jokowi menelan ludahnya sendiri.

"Presiden harus jadi orang yang tegas. Dia tegas pada menteri, menteri tegas pada dirjen, dan seterusnya ke bawah," imbuhnya.‎

"Di luar masalah UU, memang yang perlu diubah itu mental birokrat kita. Masih mental feodal, mental di mana menjadi birokrat itu jadi orang istimewa lebih dari masyarakat. Saya saksikan banyak birokrat yang sudah menyadari," tutup Sohibul.

Sumur