Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis premium semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar semula Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.


Kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Ada sejumlah tokoh yang dahulu menolak kenaikan harga BBM, kini justru mendukung.

Litbang Okezone merangkum setidaknya ada empat tokoh di negeri ini yang dahulu menolak kenaikan harga BBM tapi kini di era Presiden Joko Widodo mendukungnya.

1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM pada 22 Juni 2013, Megawati adalah salah satu tokoh yang paling keras menolak kebijakan tersebut.

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan Megawati telah menginstruksikan kepada semua kader PDIP untuk memasang spanduk atau baliho yang berisi penolakan terhadap rencana SBY tersebut.

"Ini merupakan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader mulai tingkat ranting hingga pusat dan calon legislatif memasang spanduk atau baliho menolak kenaikan harga BBM," terang Ribka saat itu.
2. Politikus Partai NasDem Kurtubi

Pada Juni 2013, ketika SBY akan menaikkan harga BBM bersubsidi, Kurtubi mengatakan kebijakan itu melanggar konstitusi. Sebab, pemerintah menggunakan acuan harga pasar dalam menerapkan kebijakan harga BBM.

“Padahal, Mahkamah Konstitusi telah mencabut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Migas yang isinya menyatakan harga BBM di Indonesia menyesuaikan harga pasar,” kata Kurtubi.

Menurutnya, pasal tersebut dicabut karena cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan konsumsi BBM di Indonesia tidak seratus persen impor dari luar negeri. Sebagian konsumsi BBM di Indonesia adalah produksi dalam negeri.

Tapi kini, sikap Kurtubi berbeda. "Naiknya jangan terlalu tinggi, Rp2.000 ribu saja cukup," tutur dia.

3. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem menyatakan menolak rencana pemerintah SBY menaikkan harga BBM pada Juni 2013.

"Kami menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, karena waktunya tidak tepat saat ini, sebab menjelang hari raya keagamaan dan hajatan politik," kata Surya Paloh.

Di era Presiden Jokowi, Surya Paloh mengungkapkan partainya mendukung kebijakan untuk menaikkan harga BBM.

"Apa saja kalau (kebijakan itu) tepat (akan didukung). Apalagi, Pak Jokowi sudah menyatakan siap mengambil risiko. Itu modal besar," jelas Surya Paloh.

NasDem merupakan partai pendukung Jokowi-JK bersama PDIP, PKB, dan Hanura.
4. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto

Wiranto mengatakan partainya menolak kenaikan harga BBM dengan alasan kebijakan pemerintah itu bakal menyengsarakan rakyat. Itu dilontarkan Wiranto pada Maret 2013.

"Kalau Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM jangan terus disamakan dengan para demonstran. Justru, saya memperingatkan. Mengingatkan bukan berarti ikut. Jangan justru dengan menuduh ke sana kemari," katanya.

Wiranto menjelaskan bahwa sebenarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menaikan harga BBM.

Ia memberikan solusi, antara lain, renegosiasi penjualan gas China. Jika harga jualnya bisa dinaikan ke harga pasar maka akan ada tambahan pemasukan. Selain itu, tambahnya, soal biaya recovery perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia yang sangat tidak transparan

sumber
http://m.okezone.com/read/2014/11/18/337/1067118/mereka-dulu-menolak-sekarang-setuju-bbm-naik

koment ts: ts sangat menyayangkan inkonsistensi mereka yg dulu menolak kenaikan bbm