[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM

Sebelumnya..
[DIGNAE] Bentrok TNI vs Brimob & Kenaikan Harga BBM, Bukti Jokowi Tidak Mampu Kontrol Kekuasaan & Pemerintahan
[DIGNAE] Demo BBM diberbagai Daerah Rusuh, Mahasiswi : TURUNKAN JOKOWI - JK!!
[DIGNAE] Kenaikan BBM Ber-subsidi Murni Intervensi Asing demi Kesejahteraan Rakyat RI
[DIGNAE] Kader & Petinggi PDIP Ramai ramai Tolak Kenaikan Harga BBM
[DIGNAE] Jokowi - Jk Mati matian Yakinkan Asing (UE) Demo BBM hanya Sepekan, Demokrat Yakin Kenaikan Harga BBM Intervensi Asing




[DIGNAE] Kenaikan Harga BBM Ber-subsidi Murni Intervensi Asing demi Kesejahteraan Rakyat RI

BBM Naik, Rakyat Kelaparan!!!
JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berpengaruh langsung kepada masyarakat kecil. Meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat harga BBM naik pun akan membuat masyarakat kelaparan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), M Ivan Riansa, menyebut, kenaikan harga BBM akan otomatis mendongkrak harga bahan pokok dan ongkos transportasi.

Masyarakat yang tadinya makan tiga kali sehari bisa jadi kini hanya makan dua kali sehari, atau mencari lauk yang lebih murah. Ongkos transportasi yang ikut naik juga mendesak masyarakat mengurangi kebutuhan lain

"Kebijakan menaikkan harga BBM tidak disertai persiapan matang. Pencabutan dan pengalihan dana subsidi ke sektor lain seperti infrastruktur, akan membuat banyak orang mati kelaparan. Belum lagi biaya pendidikan yang mahal," tutur Ivan, saat berbincang dengan Okezone, Rabu (19/11/2014).

Solusinya, kata Ivan, seharusnya pengendara sepeda motor, transportasi umum dan masyarakat kelas menengah ke bawah yang boleh memakai bensin premium.

"Nyatanya, masih banyak mobil baik plat merah maupun hitam yang menggunakan premium. Ini tidak pro rakyat," tegasnya.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersubsidi sebanyak Rp2.000. Harga jual bensin premium kini menjadi Rp8.500 per liter dan satu liter solar dibanderol Rp7.500.
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Kenaikan Harga BBM Sengsarakan Rakyat
Aksi penolakan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir. Di Bengkulu, gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi memprotes kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Koordinator aksi, Carminanda, menyatakan, kenaikan harga BBM hanya akan menyengsarakan rakyat dan menguntungkan perusahaan minyak swasta. Menurutnya, pemerintah pusat terlalu terburu-buru dan tidak ada persiapan matang dalam menaikkan harga BBM. Sehingga, dampak kenaikan sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Ini merugikan masyarakat kecil. Pada 2012 saja pemerintah mempersiapkan cukup lama sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan BBM. Sementara Presiden Joko Widodo, usai lawatan langsung menaikkan BBM," kata Carminanda, di depan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (19/11/2014).

Carminanda mengkritik, alasan kebocoran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) karena besarnya subsidi yang dikucurkan untuk BBM pun tidak tepat. Pasalnya, masih banyak sektor lain yang bisa dimaksimalkan seperti industri hulu dan hilir minyak serta gas bumi.

"Pemerintah juga bisa memaksimalkan sektor pajak, menangani kebocoran atas tindak korupsi dan berbagai macam sektor lainnya," imbuhnya.
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Jokowi Bikin Rakyat Tambah Miskin
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie menilai, langkah menaikkan harga BBM yang diambil pemerintahan Jokowi-JK saat ini jauh lebih buruk dari langkah pemerintahan SBY.

Langkah Jokowi, menurut Marzuki, sama sekali tidak transparan, tidak kredibel, tidak akuntabel dan tidak masuk akal.

“Dimana ada kredibilitas, akuntabilitas, kredibilitas dan logikanya kalau harga minyak dunia turun, kita justru menaikan harga BBM? Jokowi tidak menjelaskan alasan menaikan harga BBM yang bisa diterima dan hanya menaikan saja harga BBM. Langkah ini lebih buruk dari langkah pemerintahan sebelumnya,” kata Marzuki Alie kepada wartawan di Jakarta,Selasa (18/11).

Pemerintahan sebelumnya, lanjut Marzuki, paling tidak sebelum menaikan harga BBM memiliki alasan yang jelas seperti kenaikan harga minyak dunia untuk menaikan harga BBM dan menyiapkan terlebih dahulu jaring pengaman sosial untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM buat rakyat miskin. Semua ini tidak dilakukan oleh Jokowi.

“Menaikan BBM tanpa mempersiapkan jaring pengaman sosial ini sangat beresiko. Rakyat yang miskin akan bertambah miskin. Rakyat yang miskin itu memang benar tidak menikmati BBM, karena jangankan punya kendaraan bermotor, makan saja susah. Mereka ini yang jadi korban karena dampak kenaikan BBM membuat harga-harga menjadi naik,” imbuhnya.

Sementara program-program yang digembar-gemborkan Jokowi sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, subtansinya menurut mantan Ketua DPR itu, tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

KIS, KIP dan KKS sudah ada di pemerintahan sebelumnya hanya saja oleh Jokowi diganti kemasannya. Jokowi harusnya menjalankan UU Fakir Miskin dimana dia harus membuat satu database tentang itu.

“Sudah begitu, KIS, KIP dan KKS bermasalah pula, tidak jelas pembiayaan kartunya dan pembiayaan programnya. Dia harusnya paham ini bukan masalah cetak mencetak kartu saja, tapi bagaimana data kemiskinan itu benar-benar akurat. Sekarang ini kan data orang miskin di Kemdagri, BPS dan Kemsos berbeda-beda. Dengan demikian bantuan apapun tidak akan pernah benar. Harusnya dibuat satu acuan data,” saran mantan Sekjen PD ini.(fas/jpnn)
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

BBM Naik, Rakyat Kecil Menjerit
Kebijakan pemerintah pusat yang selalu menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat masyarakat kecil menjerit. Pasalnya, dampak dari kenaikkan harga BBM mengakibatkan seluruh kebutuhan bahan pokok otomatis ikut naik.

Betapa tidak, saat keadaan ekonomi yang serba sulit bagi wong cilik, sekarang malah ditambah dengan naiknya kembali harga BBM bersubsidi. Harga premium yang sebelumnya Rp.6500 per liter kini naik menjadi Rp.8.500 per liter, dan harga solar sebelumnya Rp.5.500 per liter, kini menjadi Rp.7.500 per liter.

Dengan kenaikkan harga BBM tersebut, tentunya membuat masyarakat menjadi semakin terhimpit. Seperti yang diungkapkan Marsimin (53), salah seorang pengrajin bata merah, warga Lingkungan Parungsari, RT.08/03, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar.

Menurutnya, dinaikkannya harga BBM bersubsidi membuat dirinya kebingungan dalam penjualan batu bata hasil produksinya. Lantaran, dalam proses penggilingan tanah sebagai bahan baku untuk mencetak bata merah menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar.

“Dengan kenaikkan harga BBM ini, jujur saja saya sangat tidak setuju, karena hanya mempersulit masyarakat kecil saja,” tuturnya, kepada HR, Selasa (18/11/2014).

Marsimin menyebutkan, pada saat menggunakan mesin diesel, dalam sehari manghabiskan solar sampai 7 liter. Namun, semenjak BBM naik, proses penggilingan bahan baku dilakukannya dengan cara manual.

Pendapat serupa juga diungkapkan Iswanto (32), warga Balokang, Kecamatan Banjar, yang menggeluti usaha produksi makanan ringan. Dirinya mengaku sangat terbebani dengan adanya kenaikkan harga BBM bersubsidi.

“Dalam pengiriman barang ke luar kota, otomatis ongkos kirim pun jadi membengkak akibat harga BBM yang semakin melambung,” keluh Iswanto.

Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar dari PDIP, Nana Suryana, mengaku, secara pribadi dirinya juga tidak setuju dengan kenaikkan harga BBM tersebut. Namun, secara organisasi ia harus mendukung kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK.

“Jujur, secara pribadi saya tidak setuju atas kenaikkan harga BBM ini. Tapi itu sudah menjadi suatu kebijakan pemerintah,” kata Nana, ketika dihubungi HR melalui ponselnya.

Dirinya berharap, untuk kedepannya pemerintahan Jokowi dapat mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan rakyat. (Hermanto/Koran-HR)
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Kenaikan BBM Rp2.000/liter Persis Desakan Bank Dunia
Ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas keputusannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) justru ketika harga minyak mentah dunia cenderung turun. Sementara itu, MPR bermaksud meminta penjelasan pemerintah seputar keputusan menaikkan harga BBM yang diumjumkan Senin (17/11/2014) malam.

“Selamat kepada Jokowi yang menaikkan harga BBM justru ketika tren harga minyak mentah dunia sedang turun. Sungguh, apa yang dilakukan Jokowi belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya,” kata Rizal Ramli kepada wartawan, usai diterima Ketua MPR Zulkifli Hasan, di kantornya, Selasa (18/11/2014).

Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia, dalam beberapa bulan terakhir terus turun. Di bursa New York Marcantile Exchange (NYMEX), harga minyak hari ini diperdagangkan pada kisaran 74,98 dolar AS/barel.

Dengan kecenderungan yang terus turun, Malaysia justru tengah bersiap-siap menurunkan BBM di dalam negerinya. Sebelumnya, sejumlah negara sudah menurunkan harga jual BBM-nya. China bahkan dalam tujuh tahun terakhir sudah tujuh kali menurunkan harga BBM di dalam negerinya. Yang terakhir dilakukan pada 1 November 2014.

Dalam konteks ini, Rizal Ramli juga mengucapkan selamat atas keputusan Jokowi yang menaikkan harga BBM tanpa pernah mau menjelaskan berapa sebenarnya biaya pokok produksi BBM di dalam negeri. Selama ini rakyat selalu dijejali dengan ‘dogma’ bahwa telah terjadi subsidi harga BBM di dalam negeri yang sangat membebani APBN.

“Dalam soal BBM pemerintah kita, dari rezim ke rezim, selalu saja sibuk dengan urusan hilir, yaitu harga. Begitu ada tekanan terhadap APBN, langkah yang diambil selalu menaikkan harga BBM. Ini langkah pemerintah yang malas dan tidak kreatif. Akibatnya rakyat yang selalu menjadi korban,” tukas Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini geram.

Menurut dia, soal BBM yang paling mendasar justru di sisi hulu. Pemerintah seharusnya memberantas mafia migas yang telah banyak merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Soal BBM juga terkait dengan cost recovery yang telah naik hingga 200 persen dengan lifting yang justru turun sampai 40 persen.

Masih soal hulu BBM, Menkeu era Gus Dur yang dikenal gigih memperjuangkan ekonomi konstitusi ini berkali-kali menyarankan pentingnya pemerintah membangun kilang minyak (refinery) 3x200.000 barel. Dengan adanya kilang, pemerintah bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen dari sekarang.

“Kesimpulan saya pemerintahan Jokowi hanya tidak ada bedanya dengan rezim sebelumnya. Lebih ironis lagi, besarnya kenaikan yang Rp2.000/liter itu persis dengan desakan Bank Dunia. Ini mengonfirmasi, siapa sesungguhnya yang men-drive kebijakan ekonomi di negeri ini. Jargon berpihak kepada rakyat yang digembar-gemborkan Jokowi, ternyata palsu belaka,” tukasnya.

Pada kesempatan itu Zulkifli mengatakan, sependapat dengan Rizal Ramli. Dia mengatakan kenaikan harga BBM kali ini timing-nya tidak pas. Pasalnya, kenaikan justru diberlakukan saat harga minyak dunia cenderung turun.

“Saya juga persoalkan kenaikan sebesar Rp2.000 itu. Hitung-hitungannya dari mana? Apa tidak terlalu besar. Tapi saya ingin tegaskan, kenaikan harga BBM sama sekali bukan domain MPR. Hal itu sepenuhnya daerah pemerintah,” kata Zulkifli.

Sehubungan dengan itu, lanjut dia, MPR akan memanggil pemerintah untuk dimintai penjelasannya seputar kenaikan harga BBM. Mantan Menteri Kehutanan pada era SBY itu berharap rapat konsultasi dengan pemerintah bisa diselenggarakan secepatnya. (Sjafri Ali/A-88)*
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin), Rizal Ramli mencurigai adanya unsur pesanan dalam keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk solar dan premium masing-masing Rp 2000. Sebab, angka kenaikan itu persis dengan yang disodorkan Bank Dunia.

“Kesimpulan saya pemerintahan Jokowi hanya tidak ada bedanya dengan rezim sebelumnya. Lebih ironis lagi, besarnya kenaikan yang Rp2.000 per liter itu persis dengan desakan Bank Dunia. Ini mengonfirmasi siapa sesungguhnya yang men-drive (menyetir, red) kebijakan ekonomi di negeri ini. Jargon berpihak kepada rakyat yang digembar-gemborkan Jokowi, ternyata palsu belaka,” kata Rizal usai bertemu Ketua MPR, Zulkifli Hasan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (18/11).

Menurutnya, soal BBM yang paling mendasar justru di sisi hulu. Untuk itu, kata Rizal, seharusnya pemerintah memberantas mafia migas yang telah banyak merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. "Soal BBM juga terkait dengan cost recovery yang telah naik hingga 200 persen dengan lifting yang justru turun sampai 40 persen," ujarnya.

Masih terkait persoalan BBM di sektor hulu, menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengingatkan pentingnya pemerintah membangun kilang minyak (refinery) 3x200.000 barel. Dengan adanya kilang, maka pemerintah bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen dari sekarang.

Sayangnya, pemerintah justru menaikkan harga BBM. "Ini langkah pemerintah yang malas dan tidak kreatif. Akibatnya rakyat yang selalu menjadi korban,” ulasnya.

Secara sinis Rizal menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintahan Presiden Jokowi karena keberaniannya menaikkan harga BBM subsidi di dalam negeri di saat harga minyak dunia turun. “Sungguh, apa yang dilakukan Jokowi belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya,” katanya.(fas/jpnn)
PRECES MEAE non sunt DIGNAE

Sebelumnya..
[DIGNAE] Bentrok TNI vs Brimob & Kenaikan Harga BBM, Bukti Jokowi Tidak Mampu Kontrol Kekuasaan & Pemerintahan
[DIGNAE] Demo BBM diberbagai Daerah Rusuh, Mahasiswi : TURUNKAN JOKOWI - JK!!
[DIGNAE] Kenaikan BBM Ber-subsidi Murni Intervensi Asing demi Kesejahteraan Rakyat RI
[DIGNAE] Kader & Petinggi PDIP Ramai ramai Tolak Kenaikan Harga BBM
[DIGNAE] Jokowi - Jk Mati matian Yakinkan Asing (UE) Demo BBM hanya Sepekan, Demokrat Yakin Kenaikan Harga BBM Intervensi Asing



[ISLAM & KRISTEN BERSATU] Aliansi Mahasiswa Islam & Kristen Seluruh Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
(Papua Merdeka?) "Katanya Jokowi Pro Rakyat, Mana Buktinya" Papua Tolak Kenaikan Harga BBM

Paham???