TRIBUNMANADO.CO.ID, SUKABUMI — Organisasi
pengawas hak asasi manusia, Human Rights Watch,
mengungkap adanya tes keperawanan kepada perempuan
yang ingin menjadi anggota Polri. Namun, Polri
membantah adanya tes keperawanan untuk calon Polwan
dan menyebut tes yang dilakukan sebatas memeriksa
kesehatan organ reproduksi.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol
Agus Rianto mengatakan bahwa tes kesehatan, termasuk
memeriksa kesehatan organ reproduksi, penting
dilakukan untuk calon Polwan. Menurut Agus, hal
tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah calon
Polwan tersebut memiliki penyakit atau gangguan pada
organ reproduksinya.
"Tes tersebut untuk mengetahui, apakah ada penyakit
pada peserta ini, misalnya kanker serviks. Apakah kondisi
organ reproduksi itu pada kondisi sediakala atau sudah
ada rusak, apa karena kecelakaan, penyakit, atau
hubungan," ujar Agus di Wisma Pesanggrahan,
Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa
(18/11/2014).
Agus mengatakan, tes organ reproduksi merupakan salah
satu bagian dari tes kesehatan yang wajib dijalankan
oleh para calon Polwan. Tes tersebut lumrah dilakukan
untuk memastikan calon Polwan tidak memiliki masalah
pada organ reproduksinya. Agus menuturkan, jika pada
pemeriksaan organ reproduksi tersebut ditemukan adanya
penyakit ataupun kerusakan, hal itu tidak serta-merta
menggugurkan calon peserta untuk menjadi Polwan.
Selama penyakit atau kerusakan itu tidak berbahaya dan
berdampak pada calon Polwan selama menjalani pendidikan
hingga nantinya menjadi Polwan, calon Polwan tersebut
masih punya kesempatan untuk lulus menjadi Polwan.
"Tapi, tentu hasil penilaiannya akan lebih rendah
daripada yang organ reproduksinya sehat," ucap Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, tes kesehatan tersebut
dilakukan untuk mencari calon Polwan terbaik. Sebagai
institusi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang
berat, Polri menginginkan para Polwan terpilih memiliki
fisik maupun psikis yang prima.
Dalam laporan yang dipublikasikan di situs resminya hari
ini, Human Rights Watch mengungkap adanya tes
keperawanan diketahui setelah melakukan wawancara
kepada sejumlah perempuan yang merupakan Polwan,
mantan Polwan, atau pernah mendaftar sebagai calon
Polwan. Tim HRW juga melakukan wawancara dengan
dokter polisi, tim evaluasi seleksi polisi, anggota Komisi
Kepolisian Nasional, serta aktivis perempuan. Wawancara
dilakukan antara Mei dan Oktober 2014 di enam kota,
yaitu Bandung, Jakarta, Padang, Pekanbaru, Makassar,
dan Medan.
HRW menjelaskan, tes itu dilakukan berdasarkan
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan
Penerimaan Calon Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 36 menyebutkan calon anggota perwira perempuan
harus menjalani pemeriksaan obstetrics dan gynaecology
(rahim dan genitalia).
"Tes keperawanan yang dilakukan polisi merupakan
praktik diskriminasi yang melanggar dan mempermalukan
perempuan," kata Nisha Varia, Associate Director untuk
Hak Perempuan di HRW, seperti dikutip dari situs HRW.
"Mabes Polri harus membatalkan tes itu secepatnya dan
secara jelas, dan memastikan perekrutan polisi di seluruh
wilayah untuk menghentikan itu," lanjut Nisha. *
tribunnews
mencoba percaya aja sih tapi entah mengapa ane kok gak percaya kalo cuma sekedar 'memeriksa' : pasti ada udang dibalik apem nih