http://nasional.kompas.com/read/2014...campaign=Kknwp

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar, mengatakan pemberian identitas penduduk kepada warga desa Indonesia di perbatasan, oleh Malaysia, merupakan modus yang harus disikapi dan diawasi. Sebab, kata dia, itu akan memperburuk citra Indonesia yang dituding tidak memberi perhatian.

"Ini modus yang dilakukan Malaysia. Bayangkan, kalau semua penduduk akhirnya mempunyai identitas Malaysia, maka desa itu ibarat desa siluman. Tanahnya punya Indonesia, tetapi penduduknya orang Indonesia yang pindah jadi penduduk Malaysia," kata Marwan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (16/11/2014).

Menurut Marwan, warga di sana diberi identitas kenegaraan oleh Malaysia, sehingga, mereka mempunyai dua identitas, yakni Indonesia dan Malaysia.

Setelah memberikan identitas kependudukan sebagai warga negaranya, Marwan khawatir lambat laun Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayahnya. "Karena menganggap mendapat dukungan dari masyarakat setempat," ujarnya.

Saat ini, kata dia, tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara telah diklaim Malaysia sebagai wilayah negara tersebut. Tiga desa itu yakni Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod.

"Kasus ini menjadi lampu merah bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerah-daerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara," katanya.

Marwan memaparkan, Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Provinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae.

Sedangkan wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.

Kondisi perbatasan di daratan, umumnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif masih tertutup. Dengan perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif kecil, menyebabkan rentan kendali pemerintah.

"Sehingga, pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin)," ucap dia.

Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, lanjutnya, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik. Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia, aksesnya lebih mudah ke Malaysia. "Kasus sekarang inilah yang sedang terjadi. Masalah ini akan menjadi perhatian khusus yang tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini, Marwan mengatakan, masalah desa perbatasan menjadi skala prioritas yang harus dilakukan kementeriannya. Selain soal infrastruktur antar desa yang kemudian terhubung dengan kota terdekat, sekaligus memberikan pemahaman nasionalisme.

"Saya mendapat kabar, pejabat pusat dan daerah kurang menyapa dan mendatangi warga desa perbatasan. Pemerintah daerah yang merupakan pejabat terdekat, seharusnya bisa melakukan pendekatan intensif. Tidak ada masalah, saya yang akan mengunjungi warga desa, apapun kondisi jalan dan wilayahnya. Mereka adalah rakyat Indonesia," ujarnya.

yang gw bold : dari dulu perbatasan nggak diurus nggak ada yang protes , eh malaysia yang menyokong kebutuhan sehari hari perbatasan indonesia dibilangnya modus malaysia

gw nggak bakal bilang nasionalisme nunukan dll sempit, karena yang gw pikir : indonesia nggak ngurus perbatasannya dianggep biasa, eh pas perbatasannya mau eksodus ke penyelamatnya dibilang modus buat nyaplok teritori indonesia? makan tuh nasionalisme sempit

ditunggu pembelaan dan komentar yang bilang "nunukan nggak tau diri, nggak ada jiwa nasionalisme"