Sikap partai pengusung Presiden Jokowi yang berencana ingin menghapus pasal hak menyatakan pendapat (HMP) alias pemakzulan di UU MD3, merupakan gambaran jelas bahwa Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak sepenuhnya percaya kepada pemerintahan Jokowi.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannya kepada RMOL, Kamis (13/11).

Menurut Jajat, bukan tanpa alasan KIH ingin menghilangkan pasal-pasal yang berpotensi menghasilkan pemakzulan terhadap Jokowi. Pasalnya, sejak dilantik sebagai presiden, banyak janji-janji Jokowi yang diingkari, seperti kabinet ramping, tidak ada bagi-bagi jatah kursi, bahkan kebijakan yang akan diambil seperti rencana menaikan harga BBM yang tidak hanya mendapat penolakan dari masyarakat dan kubu lawan Koalisi IMerah Putih (KMP), namun juga tokoh-tokoh politik dari PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi sendiri, seperti Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka.

Jajat menilai, usulan penghapusan HMP oleh KIH secara tidak langsung menghilangkan fungsi DPR sebagai check and balance bagi pemerintah. Dampak yang akan terjadi adalah pemerintah akan mempunyai kewenangan luas tanpa harus khawatir adanya pengawasan dari DPR.

"Jika demikian berarti KIH ingin mewujudkan pemerintahan Jokowi seperti halnya rezim orde baru," terangnya.

Jajat menambahkan, situasi politik yang belum juga kondusif dan tidak meguntungkan bagi pemerintahan Jokowi-JK saat ini dan ketakutan KIH mengenai pemakzulan Jokowi merupakan hal yang wajar.

"Namun, selama pemerintahan Jokowi tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi kenapa harus takut terhadap pasal pemakzulan, atau jangan-jangan memang ada udang di balik batu di belakang rencana penghapusan pasal-pasal tersebut," tandasnya.

http://politik.rmol.co/read/2014/11/...ti-Rezim-Orba-

MAKASSAR, KOMPAS.com — Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Makassar seusai kunjungannya di Kabupaten Sidrap, puluhan anggota TNI dari Kodim 1408 BS membubarkan semua aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Rabu (5/11/2014).

Sejak siang hingga sore, mahasiswa dari berbagai universitas di Makassar silih berganti melakukan aksi demonstrasi. Aksi mahasiswa tersebut dianggap ilegal karena tidak mendapatkan izin dari aparat kepolisian.

Aksi unjuk rasa di bawah jalan layang (fly over) Makassar oleh mahasiswa Lintas Antar-Kampus dibubarkan paksa oleh petugas gabungan TNI dan Polri. Sebanyak 12 pendemo juga diamankan.

Demikian pula aksi mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di depan kampusnya di Gedung Phinisi di Jalan AP Pettarani. Mereka dibubarkan paksa oleh petugas. Kejadian serupa dialami mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) yang menggelar demo di depan kampusnya di Jalan Sultan Alauddin. Saat dibubarkan paksa, para mahasiswa berlarian masuk ke kampusnya.

Petugas sempat mengingatkan dan mengancam mahasiswa agar tidak melakukan aksi demonstrasi selama kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi di Sulsel.

"Saya ingatkan, jangan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari ini. Jika tidak, jangan salahkan kami mengambil tindakan tegas," ancam salah seorang anggota TNI kepada mahasiswa dan pihak rektorat di halaman Kampus Unismuh. Mahasiswa pun membubarkan diri dan mengikuti perintah petugas.

Presiden Jokowi tiba di Makassar sekitar pukul 10.00 Wita dengan menggunakan pesawat kepresidenan dan langsung terbang kembali ke Kabupaten Sidrap dengan menumpangi helikopter untuk memantau irigasi dan panen padi di Kabupaten Sidrap serta Pinrang. Selanjutnya, Jokowi kembali ke Makassar dengan menggunakan helikopter dan menghadiri acara peringatan Hari Ketahanan Pangan pada Rabu sore

http://regional.kompas.com/read/2014...wa.di.Makassar

Puluhan wartawan dari berbagai media yang meliput bentrokan antara polisi dengan mahasiswa di depan kampus Universitas Negeri Makassar di Jalan Pettarani, Makassar, ikut menjadi korban keganasan aparat.

Situasi memanas, saat salah seorang wartawan dari media nasional dipukuli oleh aparat menggunakan helm hingga mukanya mengalami pendarahan hebat, Kamis (13/11/2014).

Tak terima rekannya dipukuli puluhan wartawan mendatangi polisi dan terjadilah keributan antara aparat dengan wartawan.

Beberapa wartawan dipukuli dan ditendang oleh aparat, kamera video dan foto mereka pun ada yang dirusak. Wartawan dari televisi nasional yang sedang live, juga dipukuli oleh aparat yang sudah tidak terkontrol.

Ikbal, fotografer koran nasional, mengaku, selain dipukuli dan ditendang, memori kameranya dirampas oleh aparat.

"Mereka marah karena saat mereka menangkapi mahasiswa kami foto, jadi mereka rampas," ujarnya kesal.

Serupa dialami Asep, juru foto dari koran lokal. Dia mengalami luka pada bagian betisnya karena ditendang dengan sepatu polisi, "Saya sudah menunjukkan Id Card, tapi malah kamera saya mau diambil," katanya.

Sampai berita ini diturunkan puluhan wartawan masih berkumpul di depan kampus UNM menunggu penjelasan dari pihak Kepolisian dan meminta pertanggungjawaban insiden tersebut. (Kem)

http://news.okezone.com/read/2014/11...dihajar-polisi