Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghimbau lembaga penyiaran untuk tidak mengeksploitasi konflik antara Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama dengan Front Pembela Islam (FPI). Hal ini karena dikhawatirkan akan memicu konflik meluas.

"Lembaga penyiaran sebaiknya menahan diri dan tidak sepatutnya mengeksploitasi konflik antara Ahoj versus FPI secara berlebihan. Mengingat over expose konflik itu akan berdampak buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia," kata Komisioner KPI Danang Sangga Buwana melalui siaran pers, Kamis (13/11/2014).

Danang mengingatkan, konflik Ahok dan FPI adalah masalah lokal di Jakarta yang kini menjadi isu nasional karena over expose. Isu yang kini menjadi isu nasional itu tak lain karena siaran televisi menjangkau puluhan juta orang di berbagai pelosok Tanah Air.

"Konflik politik itu dikhawatirkan akan dapat memunculkan sentimen bernuansa SARA yang dapat menular ke berbagai daerah lain. Publik yang terdiri dari berbagai etnis dan pluralitas agama ini bisa saja berpotensi tersulut oleh konflik tersebut," kata Danang.

"Dan bahkan bisa menjadi contoh buruk yang diadaptasi oleh berbagai daerah yang mungkin mengalami problem serupa. Seharusnya lembaga penyiaran menjadi juru damai dengan mengimplementasi pola jurnalisme damai. Bukan justru menjadi media provokatif yang kian memperuncing permasalahan tersebut," tambahnya.

Lembaga penyiaran, menurut Danang, menggunakan frekuensi milik publik sehingga diharuskan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kepentingan publik dan sarana integrasi bangsa. Ia menyatakan frekuensi publik itu jangan dijadikan sarana merusa nilai pluralisme bangsa dan kepentingan sempit media semata.

"Ini tentu tidak dibenarkan oleh UU Penyiaran. Di sini, para pemilik media seharusnya menyadari posisi medianya sebagai pilar demokrasi, bukan sebagai perusak nilai demokrasi," ujar Danang.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/1...an-fpi?9911012