sumuur: http://teropongsenayan.com/3108-demo...-revisi-uu-md3


JAKARTA (TEROPONG SENAYAN)- Koalisi Merah Putih (KMP) yang diwakili Partai Demokrat menentang keras revisi UU MD3. Alasannya, tidak ada yang substantif.
"Apa yang harus direvisi? Jadi, di dalam pasal-pasal itu telah dicantumkan pertimbangan berikut ketentuan dan kesimpulan rapat atau rekomendasi rapat kerja di komisi atau AKD yang bersifat mengikat dan konstitusional," kata Mantan Ketua Pansus UU MD3, Benny K Harman kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (13-11-2014).

Lebih jauh Benny menjelaskan UU MD3 mesti dipahami secara utuh dan menyeluruh. Sehingga tidak memunculkan tafsir yang bersifat spekulatif.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan UU MD3 merupakan payung hukum bagi hak dan kewenangan anggota dewan. "Misalnya terkait hak interpelasi dan hak angket," tuturnya

Yang jelas, sambung Benny lagi, hak dan kewenangan anggota dewan dapat digunakan ketika ada problem pelaksanaan kerja pemerintah. Sehingga, DPR berhak untuk melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah tersebut.
"Terus apanya yang mau direvisi," tukasnya. (ec)