KPK Diminta Awasi Calon Direksi BUMN
Selasa, 4 November 2014 | 01:11 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi sejumlah nama yang mendapat rapot merah yang akan menjabat sebagai direksi atau pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami minta KPK secara proaktif terlibat dalam seleksi direksi-direksi dan komisaris-komisaris BUMN," kata Muhammad Chalid salah satu penggerak GDR, Jakarta, Senin (3/11/2014)

Sebab, sebelum memilih calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyetorkan sejumlah nama ke KPK dan PPATK. Sejumlah nama diberi raport merah dan kuning karena diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Mereka menduga, meski sudah ditolak menjadi menteri, namun dicurigai nama-nama itu akan tetap digunakan. Salah satunya adalah badan usaha milik negara yang punya posisi strategis.

"Kami tidak mau lagi BUMN menjadi sapi perah dari pratik-praktik selama ini terjadi membuka pelaung korupsi," ujar Chalid.

Menurut dia, jika KPK melakukan pengawasan itu dengan maksimal dalam penunjukan jabatan strategis, diyakininya akan mengurangi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat negara. Hal itu akan menekan angka korupsi yang dilakukan pejabat negara.

"Maka dampaknya akan sangat besar untuk meminimlisir kemungkinan terjdinya korupsi dikemudian hari," kata dia.

Adapun Menteri BUMN dijabat oleh Rini M. Soemarno. Berdasarkan data yang dihimpun Rini diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Rini bahkan juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Tak hanya kasus korupsi penerbitan SKL‎ BLBI dan penjualan aset pabrik RNI, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) itu juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2150980/kpk-diminta-awasi-calon-direksi-bumn#.VFgC4Khi5RI[/url]


Rini Soemarno Cari Enam Dirut BUMN Baru
SENIN, 27 OKTOBER 2014 | 20:15 WIB


Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan selain pembenahan infrastruktur laut, salah satu prioritas utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah menunjuk pengganti direktur utama BUMN yang saat ini kosong. Jika posisi tersebut tak segera diisi, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja perusahan. (Baca: Rini Soemarno Prioritaskan Pembangunan Maritim)

Rini mengaku sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan penunjukkan. "Saya sudah minta profil direksi yang ada, akan dipelajari dulu," kata Rini seusai melakukan rapat perdana dengan pejabat BUMN di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: BUMN Watch Tunggu Kinerja Rini Soemarno 6 Bulan)

Saat ini ada empat BUMN yang tak memiliki direktur utama. Selain ditunjuk sebagai menteri, kekosongan juga disebabkan pengunduran diri. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Ignasius Jonan ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan, Direktur Utama PT Pindad Persero Sudriman Said menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Arief Yahya menjadi Menteri Pariwisata.

Adapun Direktur Utama PT Pertamina Persero Karen Agustiawan mengundurkan diri per 1 Oktober 2014. Selain itu, dua Direktur Utama BUMN yaitu PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Perusahaan Listrik Negara akan habis masa jabatannya pada akhir tahun.

Posisi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, menurut dia, perlu segera diisi mengingat perannya yang sangat sentral dalam keamanan transportasi publik. Khusus untuk Telkom, karena merupakan perusahaan publik maka harus melalui proses rapat umum pemegang saham (RUPS). "Kalau Telkom, saya perkirakan pergantiannya maksimal sebulan."

Selain nama, saat ini menurut dia, untuk Telkom dan Pindad, kementerian juga sedang mempertimbangkan apakah akan langsung mengangkat direktur utama atau pelaksana tugas (Plt). Alasannya, Plt hanya berlaku sebulan sebulan. Dia berencana akan membicarakan hal ini dengan menteri sekretaris negara terlebih dahulu.

Walaupun mengaku khawatir kerena adanya kekosongan jabatan direktur utama, namun Rini optimis kinerja perusahaan tak akan terlalu terganggu. Dia menilai direksi sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan. Jika tak ada direktur utama dalam waktu sementara, kerja perusahaan masih bisa dilakukan oleh ada direktur lain.

Ditemui di tempat yang sama, Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Industri Strategis Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani mengatakan direktur utama BUMN akan diprioritaskan dari kalangan internal. "Tapi prioritas bukan berarti harus dari dalam juga," katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...irut-BUMN-Baru


Jokowi Harus Jelaskan Kontroversi Rini Soemarno
Senin, 27 Oktober 2014 - 10:28 wib


Unjuk rasa menolak menteri bermasalah

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Rini Soemarno menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai penolakan. Banyak yang menduga, orang dekat Megawati itu salah satu yang mendapat catatan merah atau kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Presiden Jokowi yang semestinya menjawab kontroversi nama Rini di Kabinet Kerja. "Kalau ada kontroversi terkait dengan Bu Rini itu biarkan Pak Jokowi yang menerangkan, mengapa tetap beliau yang dijadikan sebagai menteri," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (27/10/2014).

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta KPK untuk mengusut delapan nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning. "Segera buktikan yang salah siapa, agar diproses kasus hukum. Kalau tidak salah ya segera dibuktikan dalam tanda kutip klarifikasi agar mereka tidak lagi tersandera," jelasnya.

Dia berharap, KPK tidak sekadar memberi nilai merah atau kuning atas permintaan Presiden Jokowi. Paling penting, lanjut dia, adalah proses hukum terhadap orang yang diduga melanggar hukum. "Jangan menjelang pelantikan menteri ini diributkan, setelah itu didiamkan dan itu tidak membantu penegakan hukum," tambahnya.
http://news.okezone.com/read/2014/10...-rini-soemarno


Disebut-sebut Bermasalah, Menteri Rini Sumarno Punya Harta Rp 48 milyar
Senin , 27 Oktober 2014 - 14:59:36 WIB


Jokowi dan Rini Sumarno

@IRNewscom I Jakarta: Presiden terpilih Joko Widodo menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Padahal, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ini dikabarkan masuk dalam tanda merah yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Rini yang tercatat memiliki harta sebesar Rp 48 Miliar dan hutang sebesar US$1.236.000 ini tetap dimasukan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Harta Rini itu diketahui berdasarkan catatan laporan harta kekayaan di situs KPK yang dilansir wartawan, Senin (27/10). Dimana, Rini terakhir melaporkan hartanya pada 8 Desember 2004 pada saat dia usai menjabat sebagai Menteri.

Dalam catatan itu, Rini diketahui memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah yakni di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi dengan nilai Rp 28.505.998.000.

Rini diketahui memiliki harta bergerak mencapai Rp 3.393.000.000. Harta itu terdiri dari 8 unit kendaaan roda empat dari berbagai merek.

Untuk harta bergerak lainnya, Rini memiliki aset berupa batu mulia, barang seni dan antik, logam mulia, dan benda bergerak lainnya senilai Rp 1.077.000.000 dan US$ 214.000. Rini juga tercatat memiliki surat-surat berharga yang nilainya mencapai Rp 75.704.671.316.

Tak hanya itu, Rini juga tercatat mempunyai hutang sebanyak Rp 66.133.280.000 dan US$1.450.000. Hutang itu meningkat dari laporan sebelumnya yakni sebesar Rp 41.134.000.000.

Harta yang dilaporkan pada 8 Desember 2004 itu menurun dibanding pada saat dia melaporkan harta sebagai Menteri pada 3 September 2001 yakni sebesar Rp 73.987.804.608 dan US$351.361.

KPK sebelumnya telah menyuarakan agar sejumlah calon menteri dengan tanda merah dan kuning tidak dipilih oleh Jokowi. Pasalnya, nama yang digaris merah dan kuning sama-sama beresiko terjerat kasus korupsi. "Begitu. Jadi antara merah dan kuning itu sama. Kadarnya, kalau merah satu tahun jadi tersangka kuning dua tahun. Jadi Tidak ada yang boleh jadi menteri," kata Ketua KPK Abraham Samad, Rabu (22/10) lalu.

Nama Rini Sumarno yang diangkat baru diangkat sebagai Menteri BUMN satu dari delapan nama disebut-sebut bermasalah menurut KPK. Rini yang pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan jadi Ketua Tim Transisi Jokowi-JK kerap disebut-sebut terlibat sejumlah kasus.

Misalnya, Rini diduga terlibat kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini masih dalam proses penyelidikan KPK. Terkait kasus ini Rini bahkan pernah diperiksa penyidik anti rasuah itu.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Rini juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional dinilai DPR telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara dalam proses imbal dagang itu.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen sebelumnya mengakui ada nama menteri yang sebelumnya diberi catatan merah dan kuning oleh KPK. Namun, Zulkarnaen enggan merinci siapa saja anggota kabinet kerja yang bertanda merah dan kuning itu. "Ada," jawab singkat Wakil Ketua KPK Zulkarnaen saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon
http://indonesiarayanews.com/read/20...-harta-rp-48-m

------------------------------

Kata nenek-nenek kita dulu, sekali lancung di ujian, se umur hidup orang tak percaya lagi!