GRESNEWS.COM - Selama dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono praktis tidak ada satupun pembangunan kilang minyak di Indonesia. Pemerintah selalu beralasan tidak terealisasinya pembangunan kilang minyak dikarenakan persoalan anggaran. Kini di era Presiden Joko Widodo, hal itu diupayakan tidak terulang lagi. Untuk itulah Menteri ESDM Sudirman Said bertanya kepada Menkeu Bambang Brodjonegoro apa penyebab utama tidak terbangunnya kilang minyak di Indonesia. Apakah betul karena tak ada dana? Jawaban Menkeu, kata Sudirman, sangat mengejutkan. Karena sang menteri bilang, Kemenkeu justru selalu mendorong Kementerian ESDM untuk membangun kilang minyak. "Namun Kementerian ESDM kurang mendukung dengan adanya pembangunan kilang
minyak," demikian kata Sudirman Said menirukan jawaban Bambang. Setelah mendapatkan jawaban meyakinkan itulah, kata
Sudirman, langsung mengadakan rapat dan
mempertanyakan kepada jajaran Kementerian ESDM terkait pembangunan kilang minyak yang tidak pernah terealisasi sepanjang 10 tahun terakhir. Sudirman mengaku, mendapatkan jawaban dari jajarannya bahwa itu akibat tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) yang sangat rendah dalam pembangunan kilang minyak. "Langsung saya tegur. Kalau bicara IRR itu pedagang, ini negara. Negara mikirnya kalau IRR rendah, bagaimana cara memberikan insentif ke mereka para pedagang," kata Sudirman, Jakarta, Sabtu (1/11). Oleh karena itu, Sudirman mengaku saat ini sudah memiliki kesamaan visi antara Kementeran ESDM dengan Kementerian Keuangan untuk pembangunan kilang minyak. Dia menambahkan dirinya juga akan meminta dukungan kepada DPR untuk selalu membantu program-program pemerintah kedepannya. "Insha Allah akan ada suasana yang berbeda dibanding pemerintahan sebelumnya," kata Sudirman. Menanggapi tekad Sudirman Said ini, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan kebutuhan pembangunan kilang minyak saat ini sudah sangat mendesak mengingat kebutuhan minyak sudah mencapai 1,5 juta barel per hari. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi saat ini dimana minyak Indonesia hanya mampun berproduksisebanyak 700 ribu barel per hari. Menurut Marwan terhambatnya pembangunan kilangminyak dikarenakan adanya mafia migas yang menghalang-halangi pembangunan kilang minyak. Hal itu dilakukan agar Indonesia selalu melakukan impor minyak. "Ini sudah kegagalan pemerintah sebelumnya. SBY juga saat itu tidak bersikap tegas," kata Marwan. Pada kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengatakan tidak terbangunnya kilang minyak bukan hanya terjadi di pemerintahan SBY, tetapi juga pada saat pemerintahan Megawati, Gus Dur dan BJ Habibie. "Pembangunan kilang terakhir terjadi pada saat pemerintah Soekarno dan Soeharto," kata Rinaldy. Menurut Rinaldy dalam pembangunan kilang sendiri sudah memiliki permasalahan tersendiri yaitu pertama pembangunan kilang minyak sendiri membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Kedua, sumber minyak mentahnya pun belum diketahui darimana sumbernya. Untuk itu, menurut Rinaldy saat ini Indonesia harus
membangun kilang agar impor BBM menjadi
berkurang. Menurut Rinaldy kebutuhan kilang
Indonesia harus sebanding dengan besaran impor BBM. "Ini masalah kita, kalau kita tidak cepat-cepat bangun kilang maka makin besar impor BBM," kata Rinaldy Rep